TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyarankan aparat penegak hukum untuk menjerat koruptor dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama beberapa tahun belakangan ini, dia menilai, terjadi penurunan angka koruptor yang dijerat menggunakan aturan TPPU. Jika, pada 2018 masih terdapat 8 kasus yang notabene koruptor dijerat aturan itu, pada 2019, mengalami...Read More

Bekasi, Detik.com – Viral sebuah video yang menampilkan adegan pemukulan terhadap seekor kucing hingga mati. Kucing itu dipukuli menggunakan sapu. Aksi pembunuhan hewan itu disebut-sebut terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pemilik Animal Defenders, Doni Herdaru Tona, mengatakan pihaknya telah mengetahui video pemukulan kucing itu. Ia akan menempuh jalur hukum. “Buat kami, hal ini harus tetap...Read More

Dream – Unggahan selebgram Revina VT tentang perilaku seorang diduga psikolog di akun Instagramnya menyita perhatian netizen. Revina menuding pria berinisial DS yang kerap mengomentari kasus artis melakukan perbuatan yang melanggar profesinya. Revina mengatakan pernah diajak kolaborasi membuat konten bersama DS. Namun rencana tersebut dibatalkan karena dia meragukan profesi psikolog yang diklaim pria berkacamata itu....Read More

WE Online, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa peraturan pemerintah (PP) tidak bisa mengubah sebuah undang-undang (UU). “Wah, tidak bisa. Secara hukum normatif, PP tidak bisa mengubah UU,” kata Aziz di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin. Aziz mengemukakan hal itu terkait dengan aturan yang ada dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja...Read More

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Guru Besar Ilmu Hukum UGM Prof Dr Sulistyowati Irianto mengatakan ada disparitas yang cukup besar antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat yang pesat terutama karena temuan sains dan teknologi. Keterlambatan hukum merespon kebutuhan masyarakat termasuk penanganan kejahatan kemanusiaan dan korupsi dengan modus yang selalu bertambah canggih bisa berdampak luas dan menyusahkan para...Read More

tirto.id – Setiap negara memiliki sistem, norma, dan prinsip hukum yang berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah negara tersebut. Biasanya sistem hukum ini dipengaruhi oleh adat, agama, hingga warisan kolonial yang sempat menjajah negara bersangkutan. Laman cia.gov menulis bahwa Indonesia menganut sistem hukum rule of law yang diambil dari prinsip Roma-Belanda. Sistem ini merupakan gubahan dari...Read More

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Laode M Syarief memprediksi lembaga antirasuah tidak akan lagi kuat seperti pada era sebelumnya, dalam melakukan kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini merupakan dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Laode memandang, praktik korupsi bakal tumbuh subur dengan...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tersandungnya Lucinta Luna dalam kasus narkoba membuat dia harus berurusan dengan kepolisian. Kepolisian kemudian memutuskan memasukkan Lucinta Luna dalam sel tahanan perempuan merujuk pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Abdul Fikar Hadjar mengatakan, seorang transgender berdasarkan otoritas ahli dapat mengubah jenis kelaminnya. Otoritas ahli di sini yaitu...Read More

JAKARTA, sindonews.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law), tetap menindak tegas perusak lingkungan. Hal yang menjadi catatan di ruang publik di antaranya, berkenaan dengan subjek pertanggungjawaban mutlak. Dipastikan, tidak akan mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan...Read More

Kota Pekanbaru, tagar.id – Penegak hukum harus bersikap tegas untuk menindak para pengguna jasa, karena jika tidak ada pengguna maka prostitusi akan tutup dengan sendirinya Pengamat hukum pidana dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendy SH, MH, berpendapat saatnya kini penegak hukum bersikap tegas untuk menindak para pengguna jasa, karena jika tidak ada pengguna maka prostitusi...Read More

Jakarta, Medcom.id : Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disebut kemunduran hukum di Indonesia. Pemerintah dianggap mengabaikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dari ancaman bencana. “Ditandatanganinya Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup,” kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Boy Even Sembiring, melalui...Read More

Perusahaan fintech sering mengancam gugatan pidana kepada debitur saat menagih tunggakan pinjaman. Penggunaan jasa pinjaman online atau financial technology (fintech) peer to peer lending semakin masif saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank. Sayangnya,...Read More