RUU Cipta Kerja Dianggap Kemunduran Hukum Indonesia

RUU Cipta Kerja Dianggap Kemunduran Hukum Indonesia

Jakarta, Medcom.id : Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disebut kemunduran hukum di Indonesia. Pemerintah dianggap mengabaikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dari ancaman bencana.

“Ditandatanganinya Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup,” kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Boy Even Sembiring, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.

Menurut Boy, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam RUU tersebut. Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja.

“Dihapusnya unsur ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’ dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi,” kata dia.

Boy mengatakan pada judicial review yang diajukan dua asosiasi pengusaha pada 2017, diminta penghapusan Pasal 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan dua ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat korporasi-korporasi pembakar hutan dan lahan.

“Di RUU Cipta Kerja, tidak sekadar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dilakukan melalui skema administrasi. Bahkan ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda,” ujar Boy.

Pokok masalah kedua, yakni dihapusnya ruang partisipasi publik. Hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) dihapus.

“RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ucapnya.

Boy menyebut secara substansi RUU itu terkesan hanya melayani kepentingan investasi. Dia khawatir RUU itu akan memperparah kerusakan lingkungan hidup.

Baca Juga : Polisi Periksa Marshanda Terkait Kepemilikan Apartemen

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024