HARGA IDR 100 Harga tersebut untuk 4 buah gantungan kunci KAI dan belum termasuk ongkos kirim ke daerah masing-masing pemesan. Untuk pemesanan hubungi Bapak Bagus 082111676957. Syarat dan ketentuan : Harga 100.000 rupiah tersebut untuk 4 buah PIN KAI Belum termasuk ongkos kirim ke daerah masing-masing Ongkos kirim ditanggungkan kepada pemesan. Minimal pembelian 4 buah...Read More
BPHN-Jakarta. Pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Seluruh Indonesia di Cawang Jakarta Timur Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Danan Purnomo mengajak seluruh admin sid bankum yang hadir dari seluruh kanwil kemenkumham untuk memperbaiki kualitas diri. Tentunya perbaikan kualitas diri akan berdampak pada pelayanan penyelenggaraan bankum didaerah-daerah semakin berkualitas. Kebijakan Program Bantuan Hukum Tahun 2017 dipastikan akan semakin...Read More
Hukumonline.com – Sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memberikan bantuan hukum melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Setiap warga negara yang tergolong masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum disediakan negara melalui penyelenggara bantuan hukum. Pada periode tahun 2016, anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dianggarkan sebesar Rp45 miliar. Namun, anggaran...Read More
Detik.com – Tersangka kasus ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Buni Yani telah diserahkan tahap dua ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Jaksa memutuskan untuk tidak menahan Buni Yani hingga proses persidangan usai. “Tidak ditahan. Alhamdulillah ya,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian kepada detikcom, Senin (10/4/2017). Buni Yani diserahkan oleh penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro...Read More
Hukumonline.com – Kesuksesan pasangan calon kepala daerah yang bertarung di sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) tak luput dari peran pengacara andal yang bernaung di firma hukum tertentu. Terlebih, eksistensi beberapa firma hukum “langganan” yang kerap bersengketa hasil pilkada di MK, turut menaikkan pamor di mata calon kepala daerah yang membutuhkan...Read More
PERNYATAAN SIKAP LBH Bantuanhukum.or.id – Todung Mulya Lubis mengkhianati perjuangan HAM masyarakat miskin kota saat memberikan testimoni di sebuah video berjudul “TODUNG MULYA LUBIS TENTANG PENGGUSURAN” yang diunggah oleh sebuah akun Youtube bernama Jakarta Progresif. Dalam video tersebut, Todung Mulya Lubis memberikan pernyataan yang meresahkan dengan melontarkan stigma bahwa penduduk yang “kebanyakan” hidup di bantaran...Read More
Detik.com – Jika saat ini berprofesi sebagai akuntan, pengacara atau seorang analis data, dalam waktu dekat kemungkinan pekerjaan anda akan digantikan oleh sebuah robot. Sebuah laporan dari sebuah kelompok bernama Asosiasi Pengacara Internasional (International Bar Association) menyatakan mesin-mesin kemungkinan besar akan menggantikan manusia untuk pekerjaan yang membutuhkan rutinitas tinggi. Penulis laporan ini mengatakan bahwa pemerintah...Read More
Kompas.com – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah (perda). Hal itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang uji materi yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2017). “Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang...Read More
