Kongres Advokat Indonesia (KAI) secara resmi melayangkan uji materi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, beleid yang terbit pada 22 Januari 2019 ini dinilai bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 terkait...Read More

Presiden KAI Hari ini Daftarkan Uji Materi Permenristekdikti ke MARI. Hukumonline – Belum lama ini terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) pada 22 Januari 2019 dan diundangkan dalam berita negara pada 24 Januari 2019. Intinya, Permenristekdikti ini mengatur prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA...Read More

Presiden KAI Hari ini Daftarkan Uji Materi Permenristekdikti ke MARI. Hukumonline – Belum lama ini terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) pada 22 Januari 2019 dan diundangkan dalam berita negara pada 24 Januari 2019. Intinya, Permenristekdikti ini mengatur prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA...Read More

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta gelar sidang terbuka “Pengambilan Sumpah Advokat Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta” Kepada 24 Advokat. Bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jl. Letnan Jenderal Suprapto Jakarta Pusat Kamis (21/2/2019). Pengambilan Sumpah yang diikuti oleh 24 calon Advokat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Bapak Dr. H. Muh....Read More

Pemilu selalu mendatangkan potensi ketidakjujuran dan ketidakadilan. Demikian juga pemilu 2019 yang akan berlangsung 17 April mendatang. Potensi kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan tetap terbuka baik yang dilakukan oleh kontestan, masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Karena itu, sejumlah advokat yang berlatar belakang dari berbagai organisasi sepakat mendeklarasikan Advokat Independen Untuk Pemilu Jujur dan Adil (ADPRIL). Sejumlah tokoh...Read More

Taman Metajuridika, Fakultas Hukum Universitas Mataram menyelenggarakan pertemuan ilmiah dengan tema “ Disrupsi dan Hukum Masa Depan” pada hari Sabtu 5 Januari 2019. Taman Metajuridika adalah sebuah lembaga kajian para pengemban dan pemikir hukum yang mengkritisi perkembangan filsafat, teori, ilmu hukum dan kasus-kasus hukum. Lembaga ini digawangi oleh dosen hukum Unram Widodo Dwi Putro dengan...Read More

Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas Harris Arthur Hedar dalam kasus suap penyidik Mabes Polri AKBP Brotoseno. Sebelumnya, Harris dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam website MA, Minggu (25/11/2018), vonis kasasi itu teregister dengan nomor 1643 K/PID.SUS/2018. Vonis kasasi diketuai majelis hakim agung Suhadi dibantu anggota...Read More

Sebagai lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja seluruh bidang profesi melalui proses sertifikasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan surveilen kepada LSP Pengacara Indonesia. Ini merupakan surveilan pertama BNSP terhadap LSP Pengacara Indonesia yang berlangsung di Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI), MNC CENTER Gedung High End, Jln. Kebon Sirih,...Read More

Faktapers.id – Pengadilan Tinggi Banten kembali mengambil Sumpah Advokat yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten yang bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Banten, Senin (5/11). Pengambilan Sumpah Advokat sebanyak 48 orang dengan Pembacaan lafal Sumpah Advokat yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Dr. Hj. Sri Sutatiek, SH., M.Hum dengan diikuti...Read More

Pada tanggal 13 September 2018 Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara telah menandatangani Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan...Read More

Pedomanbengkulu.com – Sebanyak 42 Aparatur Sipil Negara di Provinsi yang terjerat kasus korupsi mengajukan Judicial Review UU ASN dengan meminta advokasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Bengkulu. Ketua LKBH Korpri Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri, Kamis (11/10/2018), mengatakan ASN yang melakukan judicial review dengan meminta bantuan hukum hingga saat...Read More