Pada tanggal 13 September 2018 Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara telah menandatangani Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan...Read More
VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Pergub ini sebelumnya ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Irjen Pol Mohamad Iriawan atau Iwan Bule. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam dialog Jabar Punya Informasi (Japri) Press Confrence UMP 2019 Jawa Barat di Gedung Sate...Read More
tirto.id – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti kasus dugaan merintangi penyidikan dalam skandal suap Basuki Hariman atau dikenal dengan “Buku Merah” ke polisi menuai kritik. Aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan pesimistis kasus ini akan tuntas di tangan Polda Metro Jaya. “Kalau saya sih tidak terlalu yakin, saya pesimis[tis] ini...Read More
TRIBUNWOW.COM – Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD angkat suara perihal pimpinan DPR yang menjadi tersangka. Hal ini dikemukakan Mahfud melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Kamis (1/11/2018). Ia mengatakan bahwa dalam segi hukum, pimpinan DPR tidak memiliki kewajiban untuk mundur dari jabatannya jika menjadi tersangka korupsi. Namun, secara moral...Read More