Republika.co.id – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk memperpanjang kepengurusan hasil muktamar Bandung merupakan tindakan melawan hukum. Sebab, apa yang diputuskan Menkumham, Yasonna Laoly dengan menghidupkan kembali kepengurusan muktamar Bandung melawan putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa PPP. Menurut Djan, Kementerian Hukum dan...Read More

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham “Lulung” Lunggana bersama puluhan anggota Dewan lainnya yang akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus RS Sumber Waras. “Tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara Lulung yang menyandang gelar sarjana hukum dan mempunyai kantor pengacara, dia ngerti...Read More

Metrotvnews.com – Ketua Kuasa Hukum Awang Lazuardi Embat (ALE), Gunadi Handoko, menilai ide pemberian suap kepada Kasubdit Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna, bukan berangkat dari kliennya. Menurut Gunadi, kliennya sangat mengerti proses hukum. Tanpa menghadap MA, pasti pengiriman salinan putusan dari MA ke daerah lebih dari tiga bulan, sebab terdakwa...Read More

Tribunnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Bandung tahun 2011. Pengesahan tersebut karena partai berlambang kabah itu kini sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya mengesahkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 4 September...Read More

Republika.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Sukabumi mengawal proses hukum kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum honorer terhadap belasan anak. Pasalnya, kasus ini cukup memprihatinkan dan berharap tidak terulang di kemudian hari.Kasus pelecehan seksual dilakukan oknum honorer di sekolah dasar (SD) yang ada di Kecamatan Parungkuda, Sukabumi DH (38 tahun). Hingga kini jumlah...Read More

Kontan.co.id – Perseteruan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung akhirnya memasuki ranah hukum. Tri Sasono dan Bin Bin Firman Tresnadi mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Keduanya menyeret PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Pilar Sinergi BUMN, China Railway Corporation sebagai penggugat I, II, dan III. Lalu...Read More

Okezone.com – Kuasa hukum dari Irwansyah Siregar dan Dedi Mulyadi, Yuliswan melakukan roadshow mulai dari KPK, Komisi III hingga ke Kejaksaan Agung. Kedatangannya ingin meminta kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Novel Baswedan kepada kliennya itu dilanjutkan. Pasalnya, ada upaya penyelesaian perkara Novel tersebut melalui opsi deponering atau mengeluarkan Surat Ketetapan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum...Read More

Beritasatu.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa negara tidak diatur oleh preman. Melainkan, ada aturan yang telah dibuat dan harus ditaati. Oleh karena itu, Luhut memastikan bahwa pemerintah pusat akan menyokong upaya penertiban daerah sepanjang bantaran Kali Angke di Jalan Kepanduan II, RW 05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan...Read More

Indopos.co.id – Hari ini, Senin (16/2/2016), Sidang lanjutan kasus kepemilikan narkoba dengan tersangka Yeung Man Fung kali ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan agenda pengajuan eksepsi. Sidang lanjutan ini merupakan upaya hukum tersangka yang merasa menjadi korban rekayasa kasus kepemilikan narkoba yang dilakukan jajaran petugas Polda Metro Jaya. Sidang yang dipimpin Ibnu...Read More

Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan kasus hukum yang menimpa dua mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), serta penyidik lembaga antikorupsi, Novel Baswedan, harus diselesaikan dalam jalur hukum. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, JK menyerahkan keputusan akhir pada pihak yang berwenang, yaitu Kejaksaan...Read More

Jpnn.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (16/2). Mereka meminta pihak kejaksaan mengadili dua komisoner KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW) serta penyidik KPK Novel Baswedan. Kejagung bukan mengeluarkan deponering. “Apabila deponering diberikan merupakan pelecehan terhadap penegakan hukum...Read More

Kompas.com — Kuasa hukum warga Kalijodo, Razman Arif Nasution, meminta agar aparat kepolisian dan TNI tidak perlu turun tangan dalam penertiban wilayah tersebut. Menurut dia, masyarakat dan pemerintah mempunyai kesamaan hak di mata hukum. Ia meminta para pihak tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka punya. “Ini warning ya. Jadi polisi dan TNI tugasnya mengamankan, bukan...Read More