Republika.co.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat menuturkan aset bandar narkotika yang berupa harta seperti bangunan, kendaraan bermotor dan lainya akan diamankan dengan tindak pidana pencucian uang dan sampai saat ini sudah disita Rp 84 miliar. “BNN dan penyidik Polri juga menindak lanjuti setiap tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang, sampai dengan saat...Read More

Kompas.com – Puluhan masa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Coruption Watch (NCW) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat mendesak agas segera memproses hukum dugaan korupsi dana otonomi daerah Kabupaten Sintang, Rabu (6/4/2016). Dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada tahun 2003 yang disinyalir merugikan negara sebesar Rp 4,6 miliar. Koordinator Aksi NCW Kalbar, Ibrahim mengatakan,...Read More

Republika.co.id – Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, Kadek Lot Suarjana (21) asal Desa Taro Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, tewas tenggelam di pantai utara Buleleng. “Korban diduga kelelahan dan akhirnya kehabisan nafas sewaktu berenang dan ‘snorkeling’ di Pantai Puri Bagus Buleleng,” kata Kapolsek Kota Singaraja, Kompol Nyoman Suarnata di Singaraja, Bali, Rabu (6/4). Ia...Read More

Tempo.co – Panglima Komando Daerah Militer VII/ Wirabuana Mayor Jenderal  Agus Surya Bakti mengatakan dua anggota TNI yang ditangkap  di Hotel D’Maleo, Jalan Pelita, Makassar positif mengonsumsi narkoba. Mereka Adalah Komandan Komando Distrik Militer 1408/ Makassar Kolonel Infanteri Jefry Oktavianus Rotty dan Kepala Komando Pusat Pengendalian Operasi Letnan Kolonel Budi Iman Santoso. Kepastian itu didapat...Read More

Detik.com – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, rencana merevisi UU Terorisme harus tetap jalan. Ditegaskan Pramono, ancaman terorisme masih tinggi. Lalu, apakah kasus meninggalnya Siyono pasca ditangkap Densus 88 akan mempengaruhi rencana revisi UU Terorisme? “Persoalan kasuistik itu jangan sampai membatasi ruang bagi kita melakukan revisi UU terorisme. Ancaman itu ada di depan mata,” ujar...Read More

Tempo.co – Pengacara Mohamad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dari PT Agung Podomoro Land terkait dengan reklamasi, Irsan Sufrianto, mengklaim kliennya telah mengembalikan uang suap ke Komisi Pemberantasan Korupsi senilai Rp 860 juta. “Total duit yang diterima semua Rp 2 miliar. Semalam pihak kuasa hukum menyerahkan...Read More

Tempo.co – Ketua Tim Klarifikasi Kasus Jasman Pandjaitan mengatakan alasan Kejaksaan Agung melimpahkan berkas kasus penyelidikan PT Brantas Abipraya karena dugaan kerugian negara yang akibat kasus tersebut kecil. “Karena dugaan kerugiannya dari hasil yang dilaporkan hanya Rp7 miliar. Jadi dianggap kecil, maka itu menjadi pertimbangan mereka,” katanya saat ditemui wartawan di kantor Jaksa Agung Muda...Read More

Detik.com – Tim Klarifikasi bentukan Kejaksaan Agung berencana meminta keterangan Marudut, tersangka kasus suap PT Brantas Abipraya yang ditangani KPK. Keterangan Marudut dianggap penting karena disangka sebagai perantara duit suap ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Kami sudah layangkan surat ke KPK kalau sedapat-dapatnya kami bisa peroleh informasi kedatangan dia (Marudut) ke Kejati itu dalam rangka...Read More

Tempo.co – Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyerahkan tanggung jawab penebusan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf kepada pemilik kapal Brahma 12. Namun, Badrodin memastikan penyelamatan sandera akan terus diusahakan pemerintah melalui jalur diplomasi. “Kan itu urusan perusahaan. Masa urusan polri, kita enggak ikut urusan itu,” ujarnya di Mabes Polri Jakarta, Rabu, 6...Read More

Detik.com – Ketua Departemen Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru menegaskan surat pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR harus segera diproses. PKS menegaskan pembahasan surat yang diajukan DPP PKS itu tak perlu menunggu proses hukum. “Gugatan yang diajukan Fahri Hamzah ke PN Jaksel itu KUHPerdata bukan UU Parpol dan UU MD3. Jadi surat...Read More

Hukumonline.com – Skandal bocornya informasi ‘Panama Papers’ kian memperkuat DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Meski sebagian kalangan di DPR masih meragukan data yang muncul di Panama Papers, namun keberadaan RUU Pengampunan Pajak menjadi keniscayaan dengan melihat kondisi perpajakan. “Yang pasti saya masukan dalam agenda utama dalam rapat Badan Musyawarah...Read More

Hukumonline.com – Memasuki masa persidangan VI, DPR sudah mulai pasang kuda-kuda dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah di bidang legislasi. Sebanyak belasan Rancangan Undang-Undang yang masing dalam tahap penyusunan dan pembahasan bakal dikebut dengan tanpa meninggalkan aspek kualitas. Hal ini disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin dalam sambutan pembukaan masa siding ke IV tahun siding 2005-2016 di...Read More