Tanggapi Fadli Zon, PKS: Surat Pergantian Fahri Harus Diproses, Tak Ada Urusan Hukum
Tanggapi Fadli Zon, PKS: Surat Pergantian Fahri Harus Diproses, Tak Ada Urusan Hukum

Tanggapi Fadli Zon, PKS: Surat Pergantian Fahri Harus Diproses, Tak Ada Urusan Hukum

Tanggapi Fadli Zon, PKS: Surat Pergantian Fahri Harus Diproses, Tak Ada Urusan Hukum

Detik.com – Ketua Departemen Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru menegaskan surat pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR harus segera diproses. PKS menegaskan pembahasan surat yang diajukan DPP PKS itu tak perlu menunggu proses hukum.

“Gugatan yang diajukan Fahri Hamzah ke PN Jaksel itu KUHPerdata bukan UU Parpol dan UU MD3. Jadi surat DPP PKS bisa langsung diproses,” ujar Zainudin saat dihubungi detikcom, Rabu (6/4/2016) malam.

Zainudin menjelaskan, Fahri menggugat DPP PKS karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemecatan Fahri secara sepihak. Gugatan ini ditegaskan Zainudin tidak ada kaitannya dengan UU Parpol yang mengharuskan agar adanya putusan hukum berkekuatan tetap dalam pengambilan keputusan di dewan.

“Yang digugat Fahri maslaah perbuatan melawan hukum, nggak ada kaitan dengan parpol. Jadi keliru kalau ada anggapan surat kami baru diproses setelah ada putusan hukum atas gugatan,” sambungnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan surat penggantian Fahri sebagai pimpinan DPR yang digantikan Ledia Hanifa, tak bisa langsung dilaksanakan.

“Kalau masuk ranah hukum, harus tunggu. Tidak bisa serta merta penggantian. Tidak bisa ditindaklanjuti selama masih ada proses hukum sampai inkrah,” lanjut Fadli.

Sedangkan Fahri menegaskan jabatan pimpinan DPR masih tetap miliknya. Sebagai warga negara, Fahri mengatakan dirinya memiliki hak untuk menggugat putusan partai PKS tersebut. Dia pun akan bersurat ke DPR untuk mengabarkan gugatan sudah didaftarkan.

“Posisi saya tidak bisa diganggu. UU mengatur itu. Kalau ada sengketa, harus berhenti di situ. Itu kata UU,” kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (6/4).

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024