Cnnindonesia.com – Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan lembaganya akan menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Penetapan itu akan dilakukan usai gelar perkara. “Tunggu gelar perkara, pasti ada (tersangka baru),” ujar Agus di Jakarta, Rabu (15/3). Agus menuturkan, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah sejumlah orang yang...Read More

Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mulai memberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek mulai 1 April 2017. Saat ini, beleid baru sedang dalam proses finalisasi serta pengesahan oleh Menteri Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar menyatakan, pihaknya sudah memberikan...Read More

Detik.com – Jabatan sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang pernah diemban Agus Rahardjo disoal. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bersuara tentang hal itu, bahkan hingga meminta Agus untuk mundur dari jabatan Ketua KPK, posisinya saat ini. Fahri menyebut ada konflik kepentingan antara jabatan Agus dulu di LKPP dengan penanganan kasus...Read More

Detik.com – Mahkamah Agung (MA) memenangkan Hadi Poernomo dua kali, yaitu saat melawan KPK dan Kementerian Keuangan. Putusan MA itu disayangkan. “Publik harus mengeksaminasi semua putusan yang terkait Hadi Poernomo karena, dalam persepsi publik, Hadi Poernomo terkesan mendapat ‘keistimewaan’ hukum,” ujar peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal, kepada detikcom, Selasa (14/3/2017). Hadi melakukan perlawanan...Read More

Tirto.id –  “Kalau ada masalah, kekurangan blangko, keterlambatan, itu memang imbas dari problem e-KTP itu sendiri. Jadi, ya kami mohon maaf kalau masih ada problem yang seperti itu.” Permintaan maaf tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 11 Maret 2017 lalu. Secara khusus, ia meminta maaf kepada rakyat yang kesulitan mendapatkan...Read More

Kompas.com – Ujaran lawas “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” seharusnya kembali nge-hits hari-hari ini. Rasanya pepatah itu pas buat menggambarkan nasib orang Indonesia soal urusan kartu identitas, dulu namanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lalu mau dimodernkan jadi e-KTP. Bayangkan saja, dulu orang rawan dipalak setiap kali mengurus KTP konvensional. Lalu, saat...Read More

Okezone.com – Sedikitnya 20 orang pengacara siap memperkarakan kepala desa (kades) di Kabupaten Blitar yang memboikot atau menolak urusan agraria. Bahkan para praktisi hukum ini telah mendirikan posko pengaduan untuk warga yang merasa dirugikan kepala desa. “Kita siap mendampingi warga yang merasa dirugikan kebijakan kepala desa,“ ujar juru bicara penasehat hukum Farhan Mahfudzi kepada, Senin...Read More

Koran-jakarta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tak membatasi gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sebaiknya ambang batas selisih maksimal antara hasil perolehan suara pasangan calon tertinggi dalam sebuah Pilkada dengan perolehan suara pemohon, harusnya diabaikan saja. Mahkamah harus melakukan terobosan, agar rasa keadilan tidak diciderai. “Sebagaimana yang sering diklaim MK, maka seyogyanya MK tidak hanya...Read More

Okezone.com – Politikus Partai Golkar, Charles Jones Mesang rampung menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekira pukul 16.30 WIB. Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014. Pantauan di lapangan, usai diperiksa, Anggota Komisi II DPR Periode 2009-2014 tersebut langsung mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan...Read More

Cnnindonesia.com – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, kasus dugaan suap yang menjerat Patrialis Akbar merupakan penistaan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Patrialis diduga menerima suap untuk mengabulkan uji materi UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. “Kasus ini penistaan UUD. Dan itu bukan tanggung jawab hukum tersangka...Read More

Metrotvnews.com – Komisi Yudisial (KY) mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). MKHK sebagai wadah hakim untuk melakukan klarifikasi. “KY mendukung pembentukan MKHK sebagai forum pembelaan diri bagi hakim,” kata Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (30/1/2017). Hakim yang terbukti melanggar ketentuan saat pemeriksaan diusulkan dijatuhi...Read More

Detik.com – Siapa sangka, foto di atas adalah pucuk pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang juga hakim agung. Mereka menyamar dalam rangka sidak ke berbagai pengadilan di Jabodetabek. “Benar Mas, itu foto persiapan sebelum sidak ke pengadilan 4 lingkungan pengadilan di wilayah Jakarta pada hari Kamis, 26 Januari 2017,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah...Read More