Merdeka.com – Kuasa hukum mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Indra mengakui belum menerima salinan putusan Majelis hakim yang menolak PK kliennya. Padahal diketahui putusan tersebut sudah diputus pada Senin (26/3) lalu. “Masalahnya kan dari MA itu kan sudah ketok putus tapi kita belum terima apa-apa. Sampai hari ini tidak terima...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia(MUI) menilai perkataan Sukmawati Soekarnoputri telah memenuhi unsur penodaan agama, karena menghina tentang adzan dan jilbab. Bahkan, Sukmawati secara sengaja melontarkan kalimat yang tidak sesuai dengan syariat Islam . Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Anton-Tabah meyakini puisi yang dibacakan Sukmawati jelas memenuhi unsur kesengajaan,karena tidak mungkin sosok Sukmawati tidak mengetahui tentang...Read More

JawaPos.com – Puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’ karya Sukmawati Soekarnoputri yang dianggap telah menyakiti hati umat muslim Indonesia, menui sorotan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, puisi itu menunjukkan bahwa Sukmawati memiliki pemahaman yang tidak tuntas soal agama dan budaya. “Sebenarnya kan puisi itu menggambarkan bahwa pada Ibu Sukma ada banyak konsep yang belum...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut maraknya ujaran kebencian terhadap umat Islam merupakan dampak dari kasus penistaan agama dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu menimbulkan riak kecil dari keresahan umat Islam. “Kasus Ahok sangat berpengaruh karena dihukum ringan kemudian (ia) tidak (ditempatkan) di Lapas. Kasus ini menimbulkan unsur kejeraan tidak efektif,...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan soal transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online harus menguntungkan kedua pihak. “Pemerintah harus menjaga dua kepentingan. Kepentingan daripada perusahaan dan pengemudinya,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 3 April 2018. Sebelumnya analis kebijakan transportasi sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan,...Read More

Warta Ekonomi.co.id, Padang -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Loaly menyebutkan jumlah tahanan di Indonesia tidak sebanding dengan penambahan jumlah kamar tahanan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. “Saat saya baru menjabat, jumlah tahanan di Indonesia sekitar 150 ribu orang. Tiga tahun menjabat menjadi 230 ribu orang. Peningkatan jumlah ini tidak sebanding dengan rumah tahanan yang dibangun,”...Read More

Rilis.ID, Jakarta— David Tobing yang juga adalah Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Garuda Indonesia Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak diberikan makanan ringan. “Gugatan dengan nomor 198/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST telah terdaftar Selasa ini karena dirinya dirugikan setelah Garuda tidak memberikan kompensasi berupa makanan ringan atas keterlambatan keberangkatan penerbangan...Read More

JAKARTA, OKEZONE.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan bahwa jajarannya akan menelusuri adanya “Cita Rasa Pencucian Uang” dalam kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov). Saut bahkan menegaskan, wajib hukumnya, untuk lembaga antirasuah mendalami adanya praktik pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR RI itu, dalam perkara korupsi yang...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ade Kusmanto mengatakan, masa hukuman yang kurang dari lima tahun serta lembaga pemasyarakat (lapas) yang melebihi kapasitas membuat Basuki Tjahaja Purnama akan tetap menjalani hukumannya di Mako Bribom. Namun, Ade juga menyebut bahwa Kemenkumham melihat adanya potensi kegaduhan jika Ahok,...Read More

JawaPos.com – Terdakwa perkara dugaan korupsi e – KTP Setya Novanto dituntut JPU KPK dengan hukuman 16 tahun pidana penjara, denda Rp 1 Miliar subsidair 6 bulan kurungan. Menanggapi tuntutan tersebut, Novanto mengaku akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) di persidangan selanjutnya, Jumat (13/3). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meyakini Majelis Hakim PN...Read More

VIVA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, memenuhi panggilan polisi atas laporan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, Kamis, 29 Maret 2018. Namun, pemeriksaan Sohibul Iman tak berlangsung lama. Sekira hanya 30 menit lamanya dia dimintai keterangan. Sohibul hadir ditemani pengacaranya. Kepada polisi, Sohibul menegaskan kedatangannya adalah sebagai kepatuhan warga negara kepada hukum....Read More

JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi adanya aliran transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Meskipun Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin tidak langsung memastikan adanya tindak pidana dari hal tersebut “Ada 53 laporan transaksi transfer yang mencurigakan dan 1066 transaksi uang tunai. Sekali lagi supaya tidak salah,...Read More