BANJARMASINPOST.CO.ID – Capres di Pilpres 2019 Prabowo Subianto dilaporkan seorang warga yang mengaku asal Boyolali, Dakun terkait pidato “Tampang Boyolali” di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018). Dakun melaporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya pada Jumat (2/11/2018) malam. “Kalau ada yang laporkan, ya itu hak warga negara yang harus dihargai dan dihormati. Pak Prabowo menghormati...Read More

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Selain membuka pos bantuan hukum di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sejak sepekan terakhir, Kejari setempat juga tengah merancang dan memulai pelayanan hukum secara online (daring) kepada masyarakat Kota Tapis Berseri, hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi seputar permasalahan hukum yang dialami mereka. “Pelayanan hukum...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam intimidasi terhadap jurnalis saat meliput Aksi 211, Jumat (2/11). Intimidasi itu berawal saat seorang jurnalis media online nasional tersebut memfoto sampah yang berserakan di lokasi aksi, tepatnya di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta. Peserta Aksi 211 yang melihat aktivitas jurnalis tersebut kemudian mempertanyakan untuk apa memfoto...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap lagi dua tersangka pelaku penyebaran kabar palsu penculikan anak di media sosial. “Dua tersangka lagi adalah inisial D dan N,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Sabtu (3/11). D (41) ditangkap polisi pada Rabu, 31 Oktober 2018 di...Read More

JawaPos.com – Pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (30/10) lalu, berujung panjang. Pasalnya mantan Danjen Kopassus itu dilaporkan Seorang warga Boyolali bernama Dakun, 47, ke SPKT Polda Metro Jaya. Laporan tersebut diterima dengan Nomor : LP/6004/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 November 2018. Dalam laporan itu Prabowo diduga mendistribusikan informasi...Read More

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Pakar hukum pidana, Edwin, mengatakan ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP berhak menerima santunan dari pihak maskapai Lion Air. Menurut Edwin, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maskapai memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap ahli waris para korban. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang...Read More

kumparannews – Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan pemerintah yang mencabut status badan hukum HTI masih dalam proses gugatan, sehingga HTI belum resmi dianggap organisasi terlarang. Menurut Yusril, ormas yang berbadan hukum atau tidak, sama-sama sah diakui di hadapan hukum. Maka dari itu, HTI tetap bisa menjalankan kegiatannya meski kini...Read More

RMOL.CO – Insiden jatuhnya pesawat lion Air JT-610 pada tanggal 29 Oktober 2018 merupakan berita duka yang menambah catatan insiden dalam dunia penerbangan di Indonesia. Selama ini kegiatan transportasi menggunakan pesawat udara memang dianggap sebagai sarana transportasi paling efektif dan efisien dengan karakteristik mampu mencapai tempat tujuan dalam waktu yang relatif lebih cepat dari sarana...Read More

Tempo.co – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menuntut agar teror terhadap pegawai KPK diproses secara hukum. Dia mengatakan teror yang dialami oleh pegawai KPK tak pernah diusut, bahkan jarang diungkap ke publik. “Karena itu saya mendesak hal itu dibawa kepada proses formal,” kata Novel di kantornya, Jakarta, Kamis, 1 November 2018. Novel merupakan salah...Read More

VIVA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Pergub ini sebelumnya ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Irjen Pol Mohamad Iriawan atau Iwan Bule. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam dialog Jabar Punya Informasi (Japri) Press Confrence UMP 2019 Jawa Barat di Gedung Sate...Read More

tirto.id – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti kasus dugaan merintangi penyidikan dalam skandal suap Basuki Hariman atau dikenal dengan “Buku Merah” ke polisi menuai kritik. Aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan pesimistis kasus ini akan tuntas di tangan Polda Metro Jaya. “Kalau saya sih tidak terlalu yakin, saya pesimis[tis] ini...Read More

TRIBUNWOW.COM – Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD angkat suara perihal pimpinan DPR yang menjadi tersangka. Hal ini dikemukakan Mahfud melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, pada Kamis (1/11/2018). Ia mengatakan bahwa dalam segi hukum, pimpinan DPR tidak memiliki kewajiban untuk mundur dari jabatannya jika menjadi tersangka korupsi. Namun, secara moral...Read More