April 25, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

April 25, 2016
MK Putuskan Dokter Bisa Dipenjara Tanpa Rekomendasi MKDKI
Detik.com – Impian para dokter untuk tidak mudah dipidana seperti yang dialami oleh dr Ayu pada tahun 2014 lalu kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) mengunci rapat-rapat keinginan dokter supaya bisa dipidana berdasarkan rekomendasi dewan etik kedokteran. “Menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK,...
Read More
BNI Disomasi Diduga Halalkan Aksi Premanisme Debt Collector
Bentengpos.com – Beberapa tahun terakhir ini, marak terjadi aksi Premanisme Penagih Kartu Kredit macet atau Debt Collector di tanah air. Masyarakat mengeluhkan perilaku terror dan tindakan kasar Debt Collector suruhan bank-bank ini yang semakin meresahkan. Sebelumya kejadian pada seorang pemegang Kartu kredit bernama Victoria SB yang diteror oleh Debt Collector dari Bank Standard Chartered yang...
Read More
Regulasi Tumpang Tindih Bikin Nelayan Kurang Sejahtera
Republika.co.id – Sejumlah peraturan dan payung hukum dalam mendorong kesejahteraan nelayan dinilai masih tumpang tindih. Hal ini disebut-sebut menjadi penghambat langkah pemerintah dalam mendorong nelayan dalam kehidupan yang labih baik. Pakar kelautan Universitas Stikubank (Unisbank) Kota Semarang, Karman mengatakan, sejumlah program yang digulirkan pemerintah untuk mengangkat harkat kesejahteraan nelayan memang patut diapresiasi. Hanya saja, masih...
Read More
KPPU Hukum Puluhan Pengusaha Daging Sapi
Hukumonline.com – Puluhan pengusaha sapi dihukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus dugaan kartel daging sapi. Putusan itu dijatuhkan setelah KPPU melakukan investigasi sejak 2009. Para Terlapor dinilai membuat perjanjian yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU itu dibacakan pada Jumat (22/4) lalu. Majelis KPPU, Chandra Setiawan, membacakan bahwa 32 Terlapor terbukti melakukan...
Read More
Menkumham Pastikan PP Nomor 99 Direvisi
Beritasatu.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly memastikan PP No 99/2012 yang mengatur pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bakal direvisi. Dirinya menargetkan dalam waktu 1,5 bulan kajian dalam merevisi PP tersebut rampung sambil berkordinasi dengan Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan BNN. “Secepatnya, 1,5 bulan lagi,” kata Yasonna saat memberikan konferensi...
Read More
Menkumham: Remisi untuk Pengguna, Bandar Narkoba Hukum Berat!
Metrotvnews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membuka kemungkinan untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Yasonna berencan memberikan remisi terhadap narapidana pengguna narkoba yang dihukum lima tahun. Mantan anggota Komisi III DPR ini sadar perdebatan terjadi terkait wacana perubahan PP...
Read More
Pantaskah Penegak Hukum Melanggar Hukum?
Koran-jakarta.com – Orang tidak tahu kedudukan. Orang tidak memahami jabatan. Terakhir, orang tidak tahu malu. Itulah kalimat-kalimat yang pantas disampaikan kepada para penegak hukum yang justru melanggar hukum. Mereka banyak ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tapi selalu saja masih ada yang bodoh, tidak mau belajar, sehingga ada saja pejabat hukum yang tertangkap. Anehnya ini terjadi...
Read More
Bengkulu Peringkat 7 Nasional Tangani Perkara Narkoba
Beritasatu.com – Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menempati peringkat tujuh secara nasional dalam menangani perkara kasus narkoba. Hal ini membuktikan masalah narkoba di Bengkulu sudah sangat mengkhawatirkan. “Secara nasional Bengkulu berada pada peringkat tujuh dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Ini menunjukan bahwa penggunaan narkoba di Bengkulu sudah pada tingkat mengkhawatirkan,” kata Wakil Direktur...
Read More
2 Contoh Perlindungan Hukum yang Wajib Diketahui Dasarnya
Merdeka.com – Semua orang tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah. Apalagi orang lain juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama sehingga kita nggak bisa mengabaikannya. Sebelum itu, apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga...
Read More
Mengapa Pelajar Butuh Pahami Hukum Pidana?
KRJOGJA.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menilai kalangan remaja dan pelajar belum banyak memahami perbuatan atau perilaku yang dilakukan merupakan kategori perbuatan pidana. Untuk itu pengetahuan akan hukum pidana perlu diketahui pelajar agar dapat menekan angka perbuatan pidana oleh kalangan pelajar dan remaja. Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Zulkardiman SH mengatakan, dengan alasan ini kejati...
Read More
Yasonna Benarkan Napi Tewas di Banceuy Bunuh Diri Usai Diperiksa Petugas
Kompas.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Minggu sore (24/4/2016) menggelar konferensi pers terkait meninggalnya Undang, napi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A, Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/4/2016) pagi. Ia membenarkan, bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara Undang meninggal karena bunuh diri. “Saya barusan telepon dengan Kapolres, meminta info yang lebih solid...
Read More
Menkumham Jelaskan Kronologi Kasus Kematian Undang Kosim
Antaranews.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan kronologi kematian Undang Kosim, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Banceuy yang meninggal diduga akibat bunuh diri sebelum kerusuhan. “Soal bunuh diri, memang bunuh diri, menggantung diri,” kata Yasonna dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Minggu. Undang terindikasi menyelundupkan narkoba karena menerima tas hitam...
Read More
1 2

TERPOPULER

TERFAVORIT

Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024
Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024