Menkumham: Remisi untuk Pengguna, Bandar Narkoba Hukum Berat!

“Untuk napi narkoba kita atur sedemikian rupa pemberian remisi harus tetap ada kepada setiap pengguna, kecuali bandar, bandar hukum berat,” kata Yasonna dalam program Primetime News Metro TV, Sabtu (23/4/2016).

Yasonna mengaku belum bicara dengan DPR terkait niatannya ini. Perdebatan tentang nasib narapidana korupsi dan terorisme masih menjadi perdebatan serius.

Namun, Yasonna akan membawa pembahasan ini ke dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Ia pun akan mencari jalan keluar terkait perdebatan yang timbul karena wacana ini.

“Karena perdebatan paling keras soal napi koruptor, itu bisa kita selesaikan,” kata Yasonna.

Yasonna membeberkan, setidaknya ada sekitar 61 ribu narapidana narkoba yang tersebar di seluruh lembaga permasyarakatan di Indonesia.  Dari 61 ribu narapidana itu, pemerintah hanya mampu merehabilitasi 5546 narapidana.

“Tidak ada dana kita untuk merehabilitasi,” kata Yasonna.

Sedikitnya kemampuan rehabilitasi yang dimiliki pemerintah ini membuat Yasonna sempat berbicara dengan Mahkamah Agung untuk memberikan grasi kepada pengguna narkoba. Pemberian grasi itu tidak cuma-cuma, pengguna narkoba yang akan diberi grasi harus melakukan rehabilitasi sendiri saat berada di luar penjara nantinya.

“Dia dikeluarkan dari lapas, lalu rehabilitasi. Sebab, ini ada yang keluar tapi belum berapa lama lalu masuk (penjara) lagi,” kata Yasonna.

Dengan rangkaian kasus kerusuhan di Lembaga Permasyarakatan, Yasonna pun membuka kemungkinan untuk mengajukan revisi terhadap PP nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Dalam PP itu disebutkan, narapidana dengan hukuman lima tahun tak boleh mendapatkan remisi.

Yasonna menilai, revisi terhadap PP ini bisa menjadi jalan keluar agar tak terjadi kelebihan kapasitas di Lembaga Permasyarakatan. Kata mantan anggota Komisi III DPR ini, dengan memberikan remisi kepada narapidana pengguna narkoba yang dihukum lima tahun dan memiliki kelakuan baik akan menjadi solusi bagi kelebihan kapasitas di Lapas.