Viva.co.id – Presiden Joko Widodo menyepakati untuk menunda revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sayangnya, penundaan itu tak berarti mencabut revisi UU KPK dari Prolegnas 2016. Karenanya diketahui fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra di DPR menginginkan revisi UU KPK tersebut dicabut dari Prolegnas. Menteri Koordinator Bidang Politik...Read More
Viva.co.id – Senior Manager Peralatan PT Pelindo II (Persero), Haryadi Budi Kuncoro, bungkam lagi seusai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 23 Februari 2016. Haryadi Budi Kuncoro menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi tiga unit quay container crane (QCC) Tahun Anggaran 2010 selama hampir sepuluh jam. Adik mantan Wakil Ketua KPK, Bambang...Read More
Viva.co.id – Dunia usaha menyambut baik rencana pemerintah menghidupkan kembali PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Namun, mereka tak yakin rencana itu bisa berjalan mulus. Sebab, maskapai pelat merah ini menanggung utang sebesar triliunan rupiah. “Boleh saja dihidupkan lagi, tapi utang dihapus dulu,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Telematika, Penyiaran, dan Ristek, Ilham Habibie, di...Read More
Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan salah satu organisasi advokat yang semakin solid dan paling maju dan revolusioner. Selain terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM, KAI juga melakukan perubahan drastis dengan membuat kebijakan yang tidak lazim terjadi, yakni membatasi masa kepemimpinan Presiden dan ketua tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan ketua tingkat kabupaten/kota...Read More
Rmol.co – Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU 30/2002 KPK. Menurut Mereka, rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam termasuk sosialisasi terhadap masyarakat. Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution mengatakan Pemerintah dan DPR harus jelas terkait sampai kapan batas waktu penundaannya. “Jangan sampai soal revisi...Read More
Liputan6.com – Hujan mengguyur Kawaguci, kota berpenduduk hampir setengah juta jiwa di luar kota Tokyo, Jepang. Minggu pagi itu, orang-orang berdatangan, berlindung di bawah payung plastik bening, satu persatu dari mereka masuk ke sebuah bangunan bar mencolok di sudut jalan. Papan nama bertuliskan ‘June Bride’ terpampang di atas pintu. Selama 25 tahun, itu adalah tempat...Read More
Tribunnews.com – Polemik tentang praktik prostitusi terselubung di tempat mewah di ibu kota kembali mencuat. Salah satu yang paling menonjol ialah di Hotel Alexis, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tak bisa menutup hotel bintang tiga tersebut. Sebab,Hotel Alexis dianggap bukan lokalisasi. Menurut Adhyaksa Dault, hal itu terjadi karena pendekatan...Read More
Beritasatu.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Hadjar Fickar menilai Presiden dan DPR seharusnya membatalkan Revisi UU KPK karena makin meluasnya penolakan rakyat atas rencana itu. Abdul menegaskan penolakan masyarakat bukan karena mereka tidak paham konteks revisi, namun sebaliknya mereka justru sangat mengerti substanti dari revisi tersebut yaitu: memperlemah KPK. “UU KPK pada saat...Read More
Beritasatu.com – Direktur Utama PT Media Nusantara Informasi (MNI), Sururi Al Faruq, mendatangi Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/2). Faruq dipanggil terkait kasus transaksi perdagangan yang dilakukan oleh peruhasaan PT Mobile 8. “Tadi saya dipanggil sebagai saksi dugaan adanya tindak pidana korupsi di Mobile 8. Tadi sudah saya jelaskan intinya memang saya berbeda pandangan...Read More
Beritasatu.com – Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengakui, pihaknya mempunyai cara tersendiri untuk mencegah praktek korupsi di daerah. Pahala menyebutkan, ada tiga cara yang disiapkan KPK untuk mencegah korupsi. “Pertama, lewat Kemendagri, tentunya kita mendorong kepala daerah terpilih untuk mengimplimentasikan model-model e-budgeting,” kata Pahala usai acara rilis Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 2015 di Gedung...Read More
Detik.com – KPK memanggil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Fauzie Yusuf Hasibuan terkait kasus suap di Mahkamah Agung (MA). Peradi menegaskan pemanggilan Fauzie hanya untuk menjelaskan kode etik advokat dan tidak terkait dengan pokok perkara suap di MA. “Kalau dari surat panggilannya hanya untuk ditanya soal data. Apakah Awang (pengacara yang jadi tersangka suap...Read More
1kata.com – Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution, mengkritik sikap Ketua KPK yang menolak revisi UU KPK dengan mengancam akan mundur dari jabatannya jika UU KPK jadi direvisi. Menurut Fadli, sebagai pelaksana UU tugas Pimpinan KPK adalah menjalankan amanah UU KPK dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah jabatan pada Pasal 35 UU KPK yang...Read More