Berita Arsip - Page 299 of 483 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya. Dia mengatakan perubahan sistem hukum dan peradilan yang terbuka pada institusi militer belum ada hingga saat ini. “Jadi masih pada perspektif penuh resistensi, seperti orde baru,” kata dia saat dihubungi...
Read More
Kuasa Hukum Setnov Sebut KPK Terapkan Politik Belah Bambu
REPUBLIKA.CO.ID— Kuasa hukum Setya Novanto Maqdir Ismail menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum terhadap kliennya menggunakan prinsip politik belah bambu. Hal ini karena KPK dinilainya, terkesan pilah-pilah dalam menyeret dan mengusut nama-nama yang diduga terlibat perkara dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Menurut Maqdir, ada banyak nama yang disebut dalam dakwaan terdakwa kasus KTP-el sebelumnya...
Read More
Jaksa Agung Minta Anak Buahnya Jangan "Main Serong"
Warta Ekonomi.co.id – Jaksa Agung RI HM Prasetyo mengingatkan jajarannya jangan menggadaikan idealisme dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. “Janganlah menggadaikan idealisme kita dalam melaksanakan tugas penegakan hukum karena lebih mengejar kepentingan sesaat dan kepuasan duniawi belaka,” katanya dalam penutupan Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan RI di Jakarta, Jumat (15/12/2017). Pasalnya, kata dia, jika idealisme tergadaikan maka...
Read More
MK Tolak Uji Materi Agar Advokat Wajib Pakai Toga
TRIBUNNEWS.COM- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait aturan pemakaian toga untuk para advokat dalam seluruh perkara di pengadilan. Mahkamah menolak permohonan agar para advokat wajib mengenakan toga. Uji materi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dimoohonkan oleh seorang advokat bernama Batara Paruhum Radjagukguk. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”kata Hakim...
Read More
Jejak Empat Hakim MK yang Ajukan Dissenting Opinion Putusan LGBT
tirto.id – Setelah hampir setahun bersidang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan uji materi pasal 284, 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang beleid pidana terkait kesusilaan. Pemohon uji materi perkara ini salah satunya Aliansi Cinta Keluarga (AILA) bersama 12 pemohon lain termasuk Guru Besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti—AILA berharap sodomi, hubungan...
Read More
Ahli Hukum: Hakim Tak Boleh Dikelabui Novanto di Sidang Tipikor
tirto.id – Guru Besar bidang hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho mengatakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak boleh dikelabui oleh terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. Ini sebagai respons kondisi Novanto yang berkali-kali tidak menjawab pertanyaan hakim dan mengaku sakit saat persidangan. Padahal dua dokter dari RSCM menyatakan kondisi politikus Partai Golkar tersebut baik-baik...
Read More
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Uji Materi Pasal Asusila
REPUBLIKA.CO.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi ketentuan Pasal Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perzinaan, perkosaan, dan pencabulan. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/12). Dalam...
Read More
Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan Setya Novanto, Ini Komentar KPK
KOMPAS.com – Anggota Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Evi Laila Kholis menyatakan, putusan hakim praperadilan yang menggugurkan gugatan Setya Novanto, sudah sesuai dengan tujuan hukum, yakni menciptakan kepastian hukum. Novanto menggugat penetapan tersangka dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. “Putusan hakim sudah sesuai tujuan daripada hukum adalah untuk menciptakan kepastian...
Read More
Hamdan Zoelva: Pembatalan RKU RAPP Tak Punya Dasar Hukum
okezonenews – Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva menegaskan bahwa permohonan RAPP kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) bukanlah melawan negara. “Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak...
Read More
Dugaan Pelicin yang Diterima Setnov dari Proyek e-KTP
CNN Indonesia — Terdakwa dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto ( Setnov ) disebutkan menerima total US$7.300.000 dalam sidang pembacaan dakwaan sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Selain itu, pria yang baru saja mundur dari jabatan Ketua DPR, dan dinonaktifkan dari jabatan Ketua Umum Golkar itu pun disebut menerima jam tangan Richard Mille seri...
Read More
Permintaan Maaf Tak Hentikan Proses Hukum Persekusi Ustaz Somad
kumparanNEWS – Persekusi yang menimpa Ustaz Abdul Somad saat akan berceramah di Bali pada Jumat (8/12) lalu berbuntut panjang. Sejumlah warga yang diduga sebagai persekutor telah dilaporkan ke polisi. Menanggapi pelaporan ke polisi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menyebutkan, beberapa orang yang dilaporkan sudah meminta maaf. Namun, dia memastikan penyelidikan persekusi Ustaz...
Read More
Cnnindonesia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, tidak menerima tujuh gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hakim menyatakan, ketentuan Perppu Ormas telah disetujui dan disahkan sebagai UU Ormas oleh Presiden Joko Widodo sehingga para pemohon kehilangan objek permohonan. “Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat...
Read More
1 297 298 299 300 301 483

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024