tirto.id – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP, Fredrich Yunadi dan kuasa hukumnya. Mereka tetap berkeyakinan bahwa dakwaan sudah memenuhi syarat untuk disidangkan. “Menolak eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa maupun eksepsi pribadi yang diajukan terdakwa Dr Fredrich Yunadi,” kata Jaksa KPK Ikhsan...Read More

Jakarta, BBC.Com, Penyidik KPK, Novel Baswedan, tiba di Gedung KPK Kamis siang (22.2), disambut para pimpinan dan mantan pimpinan KPK , para karywan KPK, serta para pegiat antikorupsi. Ia tiba dari Singapura -tempat dia menjalani pengobatan selama ini- meski kondisi matanya belum pulih total. Kepulangan itu ditempuh di tengah masih munculnya sejumlah pertanyaan atas kinerja...Read More

Detik.com – Bos First Travel telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Depok. Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umrah, Luthfi Yazid, menilai tindakan yang dilakukan Bos First Travel sebagai kezaliman yang luar biasa. “Dari dakwaan yang dibacakan JPU terlihat jelas bahwasanya kejahatan yang dilakukan oleh Andika, Anniesa, dan Kiki Hasibuan adalah kejahatan yang luar biasa dari...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo berpesan kepada calon hakim agar tidak meperjual belikan hukum. Lembaga peradilan harus menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 1591 calon hakim di Balai Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018). Jokowi mengatakan, kepastian hukum adalah kunci bagi pembangunan demokrasi dan...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggunakan pasal kekhilafan hakim sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) putusan hakim dalam kasus penodaan agama. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan soal kekhilafan itu tercantum dalam Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Alasan hukum dia menggunakan Pasal 263...Read More

VIVA – Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia, atau FORMAPPI, Sebastian Salang mengatakan, Anggota DPR RI telah menunjukkan kesombongannya dengan melakukan Revisi UU MD3, di mana dalam revisi tersebut mencantumkan pasal yang melindungi diri anggota dewan dari jerat hukum. “Pelajaran yang lain, memang DPR memperlihatkan begitu angkuh, begitu pongah memperlihatkan kekuasaan kepada rakyat Indonesia, dengan...Read More

Hukumoneline.com – Kabar hangat datang dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham). Pasalnya, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen AHU yang sebelumnya dijabat oleh Freddy Harris digantikan oleh Cahyo Rahadian Muhzar. Berita ini memang belum tersebar luas, bahkan pada laman resmi portal AHU masih tertulis Freddy Haris sebagai Plt Dirjen...Read More

Hukumonline.com – Putusan adalah mahkotanya hakim. Mempertimbangkan alat-alat bukti, fakta yang terungkap, plus keyakinan batinnya, majelis hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Jika substansi perkaranya relatif sama, hakim bisa menggunakan putusan terdahulu sebagai rujukan. Jika hal ini dijalankan terus menerus niscaya kesatuan dan konsistensi putusan pengadilan dapat...Read More

Hukumonline.com – Tanggapan atas wacana yang dilontarkan Kemenkumham soal penghentian penerimaan mahasiswa Magister Kenotariatan (M.Kn.) per tahun 2018 ini terus bergulir. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), wacana ini disuarakan dengan tujuan meningkatkan kualitas notaris di Indonesia. Enam kampus hukum perintis pendidikan kenotariatan dengan format M.Kn. ternyata sepakat dengan Ditjen AHU untuk melakukan...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Widodo menegaskan, jumlah notaris di Indonesia masih belum berlebih. Widodo menunjuk sejumlah wilayah Indonesia timur yang masih sangat kekurangan tenaga notaris. “Bahkan di Kaimana, Papua, hanya ada satu notaris,” kata bekas Ketua Badan Kerja Sama Pengelola Program Studi Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri ini kepada Tempo....Read More

SINDONEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah meminta Malaysia menegakkan hukum terhadap penganiaya Adelina Lisao yang meninggal dunia. Adelina diduga tewas akibat dianiaya oleh majikannya di Malaysia. “Kami turut berduka cita tentu. Dan, kedua kami minta itu pelaksanaan hukum yang harus dipertegas oleh Pemerintah Malaysia. Menlu kita sudah berhubungan dengan sana. Kalau perlu, saya pun akan berhubungan dengan...Read More

JawaPos.com – Sejumlah korban biro perjalanan umrah PT First Travel tak bisa mengendalikan emosinya saat melihat Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki memasuki ruang persidangan. Sorakan pun dilontarkan kepada keluarga penipu itu. “Woooo. Hukum mati!” teriak beberapa korban di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Depok, Depok, Jawa Barat, Senin (19/2). Bahkan seorang...Read More