RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali hadirkan saksi untuk gali informasi terkait tersangka Bupati (nonaktif) Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. “Hari ini kami panggil empat saksi yaitu pegawai sejumlah Bank yang akan dimintai keterangan untuk tersangka SUN,” ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, pagi ini (Kamis, 15/11). Sunjaya merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan...Read More
Jakarta, CNN Indonesia — First Media dan Internux (Bolt) berhutang Rp708,3 miliar kepada pemerintah atas penggunaan frekuensi 2,3 GHz. Frekuensi itu digunakan untuk menggelar layanan seluler dan internet dari dua perusahaan yang bernaung di bawah grup Lippo tersebut. Dari catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) First media menunggak kewajiban pembayaran sebesar Rp364,8 miliar. Sementara PT...Read More
Suara.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengikutsertakan 30 personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di Pusat Diklat Reserse Polri Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Diklat PPNS Pola 200 Jam ini, diselenggarakan pada 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018. Hingga saat ini, PPNS LHK...Read More
Merdeka.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berencana menggandeng sejumlah ahli hukum tata negara terkait putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tentang persyaratan pencalonan anggota DPD. Hal itu dilakukan guna mempertimbangkan tindak lanjut yang tepat oleh KPU terhadap putusan MA tersebut. “Kita berencana undang ahli hukum tata negara bagaimana...Read More
Bisnis.com JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan tidak akan melindungi anggotanya jika terlibat dalam pelanggaran etika seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan pihaknya membuka diri bagi setiap organisasi atau masyarakat sipil yang hendak melaporkan anggotanya jika terlibat dalam tindakan pelanggaran. “Kami belum menerima...Read More
KOMPAS.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB dengan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril dengan 6 bulan kurungan dan denda Rp 500 juta rupiah, pada hari Senin (12/11/2018) kemarin. Kabar tersebut pun membuat Baiq Nuril, yang sebelumnya divonis bebas dan tak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram, terancam masuk bui. Vonis MA tersebut...Read More
Sumedang Media, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “MK akan menggelar sidang perkara 84/PUU-XVI/2018 untuk pengujian UU 8/1981 dan UU 1/1946 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan pihak terkait,”...Read More
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pada Senin (12/11), penyidik menggadendakan pemeriksaan terhadap Support Service Project Management PT Lippo Cikarang, Eddy Triyanto. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMN (Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar),” kata Kabiro Humas...Read More
Merdeka.com – Polisi hari ini memeriksa sekretaris KPU Makassar Muhammad Sabri dan Kasubbag teknis KPU Makassar Nur Haeriah, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 60 miliar tahun 2017 KPU Makassar. Dana hibah ini untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018. “Kalau Nur Haeriah sudah ada di dalam ruangan...Read More
JAKARTA, okezone.com – Mantan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Eman Suparman menyoroti permasalahan tebang pilih penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Eman merujuk pada perkara dugaan suap kuota impor gula yang menyeret mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Eman sendiri menuliskan pandangannya terkait perkara yang menyeret...Read More
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur Tri Jambore Christanto mengungkapkan, ada tiga celah yang patut diperhatikan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri dalam pemberantasan korupsi di sektor pertambangan dalam kawasan hutan. Pertama, kata Tri alias Rare, terkait prosedur menurunkan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. “Apakah prosedurnya...Read More
KETIKA Bakhrul Amal mengabarkan soal buku barunya, saya penasaran: kira-kira buku apa lagi yang bakal diterbitkan pengarang produktif ini. Jauh hari sebelumnya, di toko buku terkemuka di Pekanbaru, saya telah melihat bukunya yang mutakhir, Pengantar Hukum Tanah Nasional: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya, bertengger manis pada deretan buku hukum. Ada sebentuk kekaguman saat melihat karya seorang...Read More
