Berita Arsip - Page 222 of 487 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Pasca Rekomendasi KNKT
Jakarta, neraca.co.id – Peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air, JT 610 di perairan Karawang bulan silam, telah menelan korban sekitar 189 penumpang termasuk awak pesawat, dan hingga kini belum semua korban dapat ditemukan. Oleh sebab itu, Pemerintah diharapkan segera menindak tegas maskapai Lion Air jika dalam menjalankan operasional itu dinilai ceroboh dan mengabaikan regulasi keselamatan penerbangan....
Read More
Kasus Suap Hakim, KPK Panggil Ketua PN Semarang dan Anggota DPRD Jepara
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Semarang Purwono Edi Santosa, Rabu (12/12/2018). Selain itu, KPK juga memanggil anggota DPRD Jepara Agus Sutisna. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim PN Semarang Lasito. Menurut...
Read More
KPK Periksa Tiga Tersangka Suap PN Jaksel Untuk Iswahyu Widodo
RMOL. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaaan terhadap tiga tersangka dalam pengusutan kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebutkan, tiga tersangka dihadirkan penyidik sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Ketiganya adalah Hakim PN Jaksel, Irwan; Panitera Pengganti PN Jaktim, Muhammad Ramadan; dan advokat, Arif Fitrawan. “Status sudah tersangka,...
Read More
Hadapi Permasalahan Hukum, GEo Dipa Energi Gandeng Kejaksaan RI
Merdeka.com – BUMN panas bumi, PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan saat ini. Kerja sama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata...
Read More
KPPU jamin kebebasan semua masyarakat berwirausaha
TASIKMALAYA, kabarbisnis.com: Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan, keberadaan KPPU untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi semua orang. Artinya KPPU memberi jaminan bahwa semua orang bisa menjadi pengusaha. Hal itu dikatakannya pada awal kuliah umum yang diselenggarakan di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Selasa (11/12/2018). Kodrat mengungkapkan bahwa dirinya sebagai akademisi juga mendukung...
Read More
KPK Akan Kejar Pihak Swasta dan BUMN yang Menikmati Duit Proyek e-KTP
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pengembalian aset atau asset recovery dari perkara korupsi proyek e-KTP masih belum maksimal. Ini karena menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kerugian keuangan negara akibat korupsi itu sebelumnya disebut mencapai Rp 2,3 triliun. “Kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Sejauh ini recovery asetnya saya kira belum Rp 500 miliar dari...
Read More
Catatan Suram Janji Penegakan HAM
tirto.id – Persoalan HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi rezim yang berkuasa. Kasus-kasus HAM lama hingga persoalan HAM di Papua masih menjadi catatan. Kinerja pemerintah dalam penanganan HAM dapat dilihat dari indeks HAM yang dibuat organisasi pegiat HAM. Setara Institute, organisasi yang fokus pada masalah pluralisme, kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia, mengeluarkan laporan Indeks...
Read More
Begini Cara Kejati Aceh Peringati Hari Antikorupsi Internasional 2018
HABADAILY.COM – “Koruptor Bek Pajoeh Peng Rakyat Aceh” dan “Jujur Sime Hate, Berijin Nge Gere Korupsi” merupakan dua dari sekian banyak stiker antikorupsi yang dibagikan personil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (10/12/2018). Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional ini dipusatkan di Simpang Lima Banda Aceh. Selain personil Kejati Aceh, aksi ini...
Read More
Penetapan Hutan Adat Butuh Kemauan Kuat Pemda
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Penetapan hutan adat sebagai bagian dari skema perhutanan sosial di Indonesia masih terganjal minimnya aturan turunan di level pemerintah daerah (Pemda). Alasannya, penetapan hutan adat oleh pemerintah pusat baru terbit bila tersedia payung hukum berupa peraturan daerah (perda). Itu pun, satu perda harus mengatur satu hukum adat. Salah satu contoh seretnya pengajuan...
Read More
Bantuan Hukum Butuh Biaya untuk Tetap Eksis. Bantuan Dana dari Pemda Harus Ada Payung Hukumnya
SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Banyaknya masyarakat yang masih membutuhkan bantuan hukum membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terus menggalakan berbagai upaya agar warga mendapat keadilannya. Meski kucuran dana minim tidak membuat hal tersebut menjadi kendala. Namun demikian, masalah bantuan hukum ini menjadi persoalan dunia, lantaran harus ada peranan negara untuk melakukan program bantuan hukum. “Hari...
Read More
Hari Anti Korupsi, PMII NTB Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Koruptor
HarianNusa.com – Momen Hari Anti Korupsi yang jatuh hari ini menjadi refleksi proses hukum terhadap para kerah putih. Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusra, mendesak aparat penegak hukum menindak tegas koruptor. “Kami mendesak pihak hukum untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di NTB. Jangan sampai ada konspirasi yang dibangun, sehingga kasusnya lenyap,”...
Read More
KPK Ajak Masyarakat Jadi Agen Antikorupsi
Jakarta, Metronews.com: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarief mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi agen pemberantasan korupsi. Menurutnya, semua pihak dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-Dunia yang jatuh pada hari ini, Minggu, 9 Desember 2018, Laode mengingatkan pentingnya pemberantasan korupsi. Menurut dia, pemberantasan korupsi, khususnya...
Read More
1 … 220 221 222 223 224 … 487

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024