Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Menteri Agama (Menag) Cholil Yaqut Qoumas menolak melegalkan pernikahan beda agama. Sikap ini dikemukakan guna menanggapi gugatan seorang warga, E. Ramos Petege yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak bisa mengatur pernikahan beda agama. “Menurut pemerintah sudah...Read More

Seorang advokat di Kotabaru ditangkap polisi karena diduga menggunakan surat keterangan magang palsu. Kasus ini diduga berawal dari penanganan sebuah perkara tindak pidana yang ditolak pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Penangkapan terhadap MHH (33 tahun), warga Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara dilakukan Unit Buser Polres Kotabaru pada Sabtu (2/7/2022) sekira pukul...Read More

2 (dua) diskusi publik pada waktu yang hampir bersamaan pada tanggal 2 Juli 2022, hanya berbeda 1 jam. Menarik dan bangga sekali melihat antusiasme para mahasiswa yang bukan hanya dari bidang hukum, sangat beragam, antara lain dari BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM KM UMP), BEM UNSOED, BEM Universitas Brawijaya, Pakar Terorisme, Peneliti Hukum...Read More

Diskusi Publik pada hari Kamis, 30 Juni 2022 diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema Menyoal Pasal Karet Contempt Of Court Dalam RKUHP. Ironis, hal ini justeru belum dilakukan oleh pembuat UU. Tapi itu hal lain lagi, sebaiknya penulis mengajak untuk membahas inti diskusi saja. Materi dibuka oleh Genoveva Alicia dari Peneliti Institute for...Read More

Pilar Advokatuur Radbruch  mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Namun demikian antara ketiganya terdapat suatu Spannungsverhaltnis (ketegangan), oleh karena masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya yang berpotensi untuk saling bertentangan, karena itulah proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu menjembatani...Read More

Lembaga Politik Dalam Sistem Lembaga politik pada dasarnya dibentuk sebagai saluran mobilitas sosial karena didalamnya terdapat persentuhan dengan struktur kekuasaan, menurut Carr partai politik berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah, yang dalam UU No. 2/2008 dibentuk oleh sekelompok warga negara untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa...Read More

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa penyusunan RKUHP tidak mungkin bila resultante diambil secara keseluruhan dari masyarakat Indonesia. Kemudian, Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej menilai beleid tersebut harus segera disahkan, menurutnya sudah ada jutaan orang yang dihukum dengan KUHP yang berusia tua itu, dan menyimpan ketidakpastian sebab ada dua versi terjemahan, dari Prof Moeljatno dan versi...Read More

Peluang Kriminalisasi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolymembuka peluang membahas kembali pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-undang KUHP. Tetapi, Yasonna bilang “Ya tapi hanya yang kritis itu aja, yang kritis aja kita bahas kembali,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, JakartaSenin (4/11) Taufik Basari, anggota DPR 2019-2024 akan duduk di Komisi III dan mendapat mandat dari...Read More

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai norma obstruction of justice dan contempt of court, akan lebih baik bila penulis kutip beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menurut penulis berkaitan erat dengan unsur-unsur pasal 284 RKUHP, sebagai berikut. Pasal 1 UURI No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, angka: 9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari...Read More

‘A lie told once remains a lie but a lie told a thousand times becomes truth’ (Paul Joseph Goebels) Paul Joseph Goebbels adalah tangan kanan Hitler sebagai Menteri Propaganda yang disegani oleh para ilmuwan, pengembang teknik propaganda modern yang secara teknis disebut argumentum ad nausem atau kebohongan besar (big lie). Karakter masyarakat bergeser menjadi peserta...Read More

Bahan Yang Baik Hukum, utamanya hukum pidana, seringkali tidak seperti apa yang dipikirkan oleh para pembentuk UU. Dalam praktek, bisa terjadi perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh para pembentuk UU dengan apa yang terjadi di masyarakat karena itu pada asasnya hukum pidana haruslah merumuskan perbuatan yang dilarang dengan baik. Pembuat UU memang manusia biasa yang...Read More

Pengaruh Politik Terhadap Norma Dan Perilaku Istilah Politik Hukum hendaknya jangan dibuat rancu dengan Kebijaksanaan Hukum. Dalam beberapa dekade, desain hukum terpengaruh tren politik hukum internasional dengan asimilasi konvenan dan ratifikasi, sehingga menjadi keharusan agar kebijakan harmonisasi hukum masuk juga kedalam sistem hukum Indonesia, bahkan pidana. Implementasi ratifikasi konvenan dalam norma hukum pidana Indonesia secara...Read More