Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran kepolisian memberantas aplikasi pinjaman online ilegal. Berikut ciri-cirinya dan cara laporkan pinjol tak resmi OJK. Tak hanya dari pihak kepolisian, dalam kasus maraknya aktivitas pinjol ilegal yang merugikan masyarakat, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, sejak tahun 2018, hampir 5.000 akun pinjol ilegal ditutup Kemenkominfo. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam gelaran pembukaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021,...Read More

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, kuasa hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak harus advokat. “Mahasiswa bisa jadi kuasa hukum. Ada beberapa kalangan dari kampus datang (ke MK) menjadi kuasa hukum bukan dengan status sebagai advokat,” kata Saldi Isra dalam kuliah umum “Mahkamah Konstitusi dan Karakter Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” yang disiarkan kanal YouTube...Read More

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan PT Ace Hardware Tbk (ACES) kepada pengacara Wibowo and Partners. Termasuk, gugatan Rp1 triliun yang mereka ajukan karena merasa telah dirusak citranya oleh pengacara tersebut. Hal ini tertuang dalam salinan putusan perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor 599/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam pertimbangan putusan yang dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (10/10), Hakim Pengadilan...Read More

Seorang wanita membagikan curhatan seputar pekerjaannya sebagai pengacara. Wanita ini sering dituduh tak profesional hanya karena penampilan. Melansir Daily Star, wanita bernama Rachel Boles-Harfouche tersebut bekerja sebagai pengacara kriminal di California, Amerika Serikat. Rachel, yang berusia 28 tahun, kerap membagikan curhatan di media sosial TikTok. Ia mengungkap jika pekerjaan pengacara masih identik dengan laki-laki. Akibatnya, Rachel sering disangka sebagai istri...Read More

Mantan Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juliandi Tigor Simanjuntak sementara waktu berjualan nasi goreng usai dipecat Firli Bahuri per 30 September 2021. Informasi ini disampaikan oleh Christie Afriani, mantan spesialis Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) muda. Christie juga dipecat seperti Tigor. “Senang sekali rumahku dekat sama warung Nasi Goreng KS Rempah usaha...Read More

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan terkait beberapa aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun salah satu aturan yang diatur di dalam UU HPP kata Yasonna yakni penambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang ternyata ini merupakan usulan dari DPR....Read More

Pemerintah bersama DPR dalam rapat paripurna telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Kamis (7/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk transformasi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem perpajakan. “Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas...Read More

Kabar adanya 8 pegawai KPK yang menjadi ‘orang dalam’ bagi Azis Syamsuddin terus bergulir. Ketua KPK Firli Bahuri menjanjikan pengusutan informasi ini. “Saya sudah perintahkan Deputi Penindakan untuk mendalami keterangan (mengenai) 8 orang di dalam KPK yang disebut AS (Azis Syamsuddin) dapat mengatur OTT dan mengamankan perkaranya,” ucap Firli kepada detikcom, Minggu (10/10/2021). “Penyidik wajib...Read More

Pemerintah resmi mengurangi sanksi administrasi berupa denda untuk para pengemplang pajak alias wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hal ini tercantum dalam UU Harmonisasi Sistem Perpajakan. Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menurunkan sanksi administratif dari 50 persen menjadi hanya 30 persen untuk wajib pajak yang tidak patuh membayar. Sanksi administratif ini...Read More

Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif, DJP menerapkan dua konsep. Pertama untuk wajib pajak strategis dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan. “Untuk Pengawasan kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak, salah satu yang dilakukan adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL),” ujar Direktur...Read More

Advokat senior Yusril Ihza Mahendra menanggapi santai lontaran pihak DPP Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut permintaan fee konsultasi hukum hingga Rp 100 miliar. Bagi Yusril, Rp 100 miliar jadi masalah bila itu adalah fee dari hasil korupsi proyek negara. Untuk diketahui, dalam konferensi pers kubu AHY, kemarin, disebutkan Yusril sebenarnya pernah menawarkan jasa konsultasi hukum. Tarif yang dimintakan...Read More

Ada tiga lembaga negara di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri. Masing-masing lembaga negara...Read More