Kompas.com – Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini ada 3.000 peraturan daerah yang masih teronggok di Kementerian Dalam Negeri karena ada masalah dalam regulasinya. Jokowi menginginkan agar deregulasi dilakukan untuk memangkas proses perizinan yang selama ini masih sulit. Dia mengungkapkan, saat ini ada total 42.000 regulasi yang terkait dengan perizinan baik peraturan menteri, peraturan...Read More

Republika.co.id – Kuasa hukum La Nyalla Mattalitti, Achmad Riyadh memastikan kliennya tak akan kembali datang memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Kamis (23/3). Malah untuk kedua kalinya, ia akan kembali mengirim surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap kliennya. “Besok saya akan bersurat ke kejati untuk mohon penundaan, karena tersngka sedang mengajukan Praperadilan,” kata...Read More

Liputan6.com – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hadir menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin. Menurut Anas, seluruh aktor kasus korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di ‎Hambalang, pengungkapannya berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK sudah tahu. Jadi...Read More

Gatra.com – Aksi demo pengemudi taksi dan angkutan umum terhadap protes transportasi berbasis aplikasi online berujung ricuh. Pemerintah  seolah gagap menghadapi perubahan transportasi berbasis teknologi dari aspek regulasi. Lambannya respon pemerintah berdampak gejolak sosial. Pemerintah pun wajib menjaga stabilitas sosial. Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, kepada hukumonline melalui pesan singkat,...Read More

Hukumonline.com – Pasal dakwaan dalam korupsi akhirnya dipersoalkan sejumlah terdakwa korupsi lewat uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka adalah Firdaus, Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho, HA Hasdullah, Sudarno Eddi, Jamaludin...Read More

Republika.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi ketentuan Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dapat diterima. Alasannya karena pemohon tidak berkedudukan hukum. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah...Read More

Okezone.com – Petugas Satuan Reserse Kepolisian Resor Banyumas menangkap dua orang pengedar uang palsu di Desa Karangnanas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. “Pelaku berinisial SM (46), warga Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Banyumas, dan HB (42), warga Dukuh Gandekan, Kelurahan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang bertempat tinggal di Desa Kampungutan, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,”...Read More

Okezone.com – Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dan Direktorat Narkoba Polda Lampung menemukan buku tabungan dengan catatan transaksi senilai Rp2,9 miliar di Lapas Rajabasa Bandarlampung. “Kami akan tindaklanjuti penemuan buku rekening salah satu bank atas nama Yuanda ini, karena nilainya cukup fantastis,” ujar Kepala BNN Provinsi Lampung Kombes Zulkifli, di Lapas Kelas IA...Read More

Republika.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, taksi konvensional sebenarnya banyak melanggar aturan. Para sopirnya pun diperalat pihak operator. Ahok, sapaan akrabnya, menuturkan sebenarnya tidak diizinkan jika memesan taksi dari Tangerang untuk menjemput penumpang di Jakarta. “Jadi taksi yang resmi melanggar aturan enggak di Jakarta? Melanggar semua. Jadi kita mesti adil,” kata Ahok...Read More

Kompas.com – Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai langkah polisi dalam menanggulangi aksi unjuk rasa masih belum efektif. Bambang mengungkapkan itu dengan merujuk penanganan aksi unjuk rasa sopir angkutan umum pada Selasa (22/3/2016). Menurut Bambang, polisi seharusnya dapat mencegah terjadinya aksi anarkistis dalam unjuk rasa menolak keberadaan angkutan berbasis aplikasi tersebut. Karena...Read More

Republika.co.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan memanggil Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta operator taksi dan angkutan berbasis aplikasi pada Rabu (23/3) untuk membuat kesepakatan. “Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat akan panggil penggurus organda, Dishub DKI, Grab, Uber untuk membuat konsensus, kesepakatannya bagaimana,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta,...Read More

Republika.co.id – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta adanya law enforcement atau penegakan hukum terkait transportasi. “Misal ada taksi boleh enggak pakai plat hitam? Boleh. SIM-nya harus SIM A Umum. Ini pernah diperiksa enggak? Ini saya minta law enforcement ditegakkan. Kendaraan umum yang plat hitam kendaraan rental harus sim A umum loh,” ujarnya dalam konferensi pers...Read More