Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan
Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan

Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan

Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan

Republika.co.id – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta adanya law enforcement atau penegakan hukum terkait transportasi.

“Misal ada taksi boleh enggak pakai plat hitam? Boleh. SIM-nya harus SIM A Umum. Ini pernah diperiksa enggak? Ini saya minta law enforcement ditegakkan. Kendaraan umum yang plat hitam kendaraan rental harus sim A umum loh,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (22/3) malam.

Menhub menilai, polemik ini bukan pertentangan sistem aplikasi ini. Justru, Kemenhub sangat mendukung mendukung teknologi informasi.

“Sangat mendukung supaya lebih efisien. Kalau nanti sudah sama ada rental pakai aplikasi dengan nama uber kah, grab kah, atau gatot kaca ya terserah lah ya. Lalu Saingan dengan taksi umum biasa itu ya biar aja bersaing. Bersaing biar lebih kompetitif dan pelayanan lebih baik,” ungkapnya.

Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang merumpamakan dengan contoh masuknya Petronas, Shell membuat Pertamina semakin bagus.”Begitu biar aja bersaing saya sangat dukung persaingan,” katanya menambahkan.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024