Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan
Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan

Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan

Jonan: Penegakkan Hukum Transportasi harus Dijalankan

Republika.co.id – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta adanya law enforcement atau penegakan hukum terkait transportasi.

“Misal ada taksi boleh enggak pakai plat hitam? Boleh. SIM-nya harus SIM A Umum. Ini pernah diperiksa enggak? Ini saya minta law enforcement ditegakkan. Kendaraan umum yang plat hitam kendaraan rental harus sim A umum loh,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (22/3) malam.

Menhub menilai, polemik ini bukan pertentangan sistem aplikasi ini. Justru, Kemenhub sangat mendukung mendukung teknologi informasi.

“Sangat mendukung supaya lebih efisien. Kalau nanti sudah sama ada rental pakai aplikasi dengan nama uber kah, grab kah, atau gatot kaca ya terserah lah ya. Lalu Saingan dengan taksi umum biasa itu ya biar aja bersaing. Bersaing biar lebih kompetitif dan pelayanan lebih baik,” ungkapnya.

Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang merumpamakan dengan contoh masuknya Petronas, Shell membuat Pertamina semakin bagus.”Begitu biar aja bersaing saya sangat dukung persaingan,” katanya menambahkan.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024