Hukumonline.com – Ini pelajaran bagi Anda yang “kebelet” ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat “jalur cepat”. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jihad Arkhanuddin, memvonis terdakwa Wagito, oknum guru sekolah dasar terkait dengan kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan hukuman 2,5 tahun hukuman kurungan penjara. “Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, dan sudah...Read More

Hukumonline.com – KPK bersama aparat penegak hukum lain tengah fokus melakukan pencegahan korupsi di sektor kesehatan, kehutanan, infrastruktur, pangan, minyak dan gas. Agar membuat efek jera, pencegahan itu harus dibarengi dengan penindakan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sangat setuju jika aparat penegak hukum mulai menjerat korporasi. Sebab, menurut Alexander, pihak yang paling banyak menikmati keuntungan...Read More

Hukumonline.com – Kejaksaan Agung menahan tiga bekas pejabat Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Timur, terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana kegiatan swakelola dari APBD 2013-2014, yang merugikan keuangan negara Rp21,7 miliar. Ketiga mantan pejabat itu, Suhartono bekas Kasudin PU Jaktim periode Januari-Juni 2013, Jati Waluyo periode Juli 2013-Juli 2014, dan Henry Dunant periode Juli-Desember...Read More

Cnnindonesia.com – Presiden Direktur PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) Rudi Nanggulangi menyatakan bahwa uang Rp100 juta yang dikeluarkan perusahaannya digunakan untuk pembayaran fee seorang pengacara. Dia membantah bahwa uang itu digunakan untuk menunda panggilan aanmaning atau peringatan pengadilan dalam melaksanakan putusan terkait perkara perdata yang melibatkan PT MTP dengan PT Kymco di Pengadilan Negeri Jakarta...Read More

Hukumonline.com – Langkah atau niat institusi seperti Bareskrim Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mabes TNI mengadukan Koordinator Kontras, Haris Azhar, dinilai sebagai tindakan keliru. Apalagi jika pengaduan didasarkan pada pada Pasal 310 KUHP. Sejumlah akademisi hukum pidana mengkritik langkah tersebut. Ahmad Sofian, dosen hukum pidana Binus Jakarta, berpendapat objek pencemaran nama dalam Pasal...Read More

Hukumonline.com – Inventor yang telah mendapatkan lisensi sebagai pemegang hak paten memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. UU Paten terbaru mengatur mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang paten. Meski tidak secara detail berapa besaran biaya yang mesti dibayar, namun UU mengatur rentang waktu kewajiban yang mesti dilakukan pemegang paten Ada 3 pasal yang mengatur...Read More

Hukumonline.com – Sebulan sudah berlalu, sejak Pemerintah dan DPR menyetujui bersama  UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. UU Tax Amnest telah disosialisasikan secara massif kepada para pemangku kepentingan. Presiden Joko Widodo, bahkan beberapa kali ikut melakukan sosialisasi. Sesuai UU Pengampunan Pajak, Pemerintah membagi tiga periode program tax amnesty. Periode pertama,  1 Juli-30 September...Read More

Hukumonline.com – BPJS Kesehatan telah menerbitkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan. Sebelumnya, teknis pengenaan denda itu diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Berdasarkan aturan lama, denda administratif 2 persen dari...Read More

Hukumonline.com – Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tuan rumah kongres ketiga MK se-Asia dan Lembaga Sejenis yang tergabung dalam the Association of Asian Contitutional Court and Equivalent Institution (AACC). Perhelatan internasional ini digelar mulai Senin 8 Agustus hingga 12 Agustus 2016 di Nusa Dua Bali, Indonesia. Juru Bicara MK...Read More

Hukumonline.com – Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Lilik Mulyadi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk empat tersangka kasus suap pengurusan perkara pedangdut Saipul Jamil. Usai diperiksa, Lilik mengaku hanya ditanyakan mengenai proses penanganan perkara, khususnya prosedur penetapan majelis hakim Saipul. Sebagaimana diketahui, perkara pencabulan dengan terdakwa Saipul ini ditangani oleh lima...Read More

Hukumonline.com – Pengadilan di Cina pada Kamis (4/8), memenjarakan pengacara terkemuka hak asasi manusia selama 7 tahun karena merongrong pemerintah. Hal ini diungkapkan media nasional negara setempat dalam kejadian terkini dari rangkaian hukuman terkait tindakan keras terhadap pembela hukum. Adalah Zhou Shifeng (51) Kepala Firma Hukum Fengrui Beijing, yang menjadi salah satu dari sejumlah pengacara...Read More

Hukumonline.com – Ketua tim advokasi petani rumput laut Indonesia dari Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni, mendesak tim sengketa kasus Montara bentukan Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya untuk segera membekukan izin operasi PTTEP Australasia di Indonesia. “Tindakan (pembekuan izin operasi) ini sangat penting untuk mendukung langkah hukum yang dilakukan para petani rumput laut Indonesia...Read More