Cnnindonesia.com – Pengacara Otto Hasibuan memutuskan mundur menjadi kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Keputusan mundur diambil Otto lantaran tak mendapat kesepakatan dan kesepahaman dengan Setnov dalam menghadapi proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Setelah saya tangani kasus ini, dalam perjalanannya, di antara kami dengan Setya Novanto, saya melihat...Read More

Tempo.co – Dewan Etik Mahkamah Konstitusi memeriksa Ketua MK Arief Hidayat dalam dugaan pelanggaran kode etik, melobi anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemilihan hakim MK. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pemeriksaan ini untuk mengklarifikasi pemberitaan yang tersebar terkait dugaan pelanggaran kode etik tersebut. “Sudah tadi pagi diperiksa untuk klarifikasi di hadapan Dewan Etik,” kata...Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan agar ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan tambang dicabut. Rekomendasi itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Rekomendasi pencabutan izin itu berdasarkan catatan Koordinasi dan Supervisi sektor Mineral dan Batu Bara KPK. Banyak perusahaan tambang bermasalah dan tidak membayar sejumlah kewajiban terhadap...Read More

Republika.co.id – Koalisi Masyarakat Selamatkan Mahkamah Konstitusi melaporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. “Iya, benar, kami akan melaporkan yang bersangkutan ke Dewan Etik,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun di Jakarta, Rabu (6/12). Tama menjelaskan bahwa ICW merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat...Read More

Cnnindonesia.com – Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM akan memblokir 2.509 Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik badan usaha yang statusnya masih non-clear and clean (non-CnC) Pemblokiran tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Ada sekitar 2.509, datanya ada tadi. Nah...Read More

Tempo.co – Berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jamaludin Samosir, membenarkan berkas perkara tersebut telah dikirim jaksa KPK. “Barusan saja dibawa oleh jaksa,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017. Berkas perkara...Read More

Ketakutan sebagaian masyarakat bila menjadi saksi tentu akan menyulitkan penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana. Keberadaan itu terus dibiarkan terjadi sehingga mengakibatkan hukum tak bisa ditegakkan, negara dapat dikategorikan gagal. Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai di hadapan lebih dari 350 orang mahasiswa yang memenuhi Aula Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru,...Read More

Gagasan merevisi hukum acara perdata sudah lama diusung. Perlu mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi, khususnya dalam pembuktian dan eksekusi putusan. Pertemuan di salah satu ruangan Badan Pembinaan Hukum Nasional di kawasan Cililitan Jakarta tak terpublikasi di media massa meskipun agenda yang dibahas teramat penting untuk dilewatkan. Para pemangku kepentingan diundang dalam dua sesi diskusi...Read More

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menyampaikan dukungannya atas penguatan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hatta menilai, arbitrase memiliki banyak kelebihan bagi para pencari keadilan dalam sengketa bisnis dibandingkan pengadilan. Lebih dari itu, keberhasilan lembaga arbitrase akan membantu MA dalam mengurangi tumpukan perkara. Menurut Hatta, dukungan MA ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah...Read More

Sidang praperadilan Setya Novanto Jilid II, yang menggugat penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digelar Kamis mendatang, (30/11/2017). Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir praperadilan akan kembali memenangkan Novanto, seperti praperdilan sebelumnya. Ketua Divisi Hukum ICW, Lalola Ester mengatakan salah satu kekhawatiran karena hakim ‎tunggal yang akan memimpin sidang gugatan adalah Hakim Kusno. Berdasarkan...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-undang (UU) No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hakim MK menilai pokok permohonan pemohon tak beralasan menurut hukum. “Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman selaku Ketua Sidang di Gedung MK, Jakarta...Read More

Revisi PMK Nomor 118/PMK.03/2016 sebatas menegaskan perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada perpanjangan periode pengampunan pajak “Jilid II”. Pemerintah justru sebatas memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan. Direktur Penyuluhan,...Read More