Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Menteri Agama (Menag) Cholil Yaqut Qoumas menolak melegalkan pernikahan beda agama. Sikap ini dikemukakan guna menanggapi gugatan seorang warga, E. Ramos Petege yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak bisa mengatur pernikahan beda agama. “Menurut pemerintah sudah...Read More

Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah mendapat sorotan karena dugaan penyelewengan di tubuh lembaga filantropi itu. Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan. Menurut temuan Kemensos, ACT memotong dana sumbangan hingga 13,7 persen, lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemotongan...Read More

‘Extraordinary Attorney Woo’ telah bertengger di kategori Drama Paling Populer di Netflix meskipun baru tayang dua episode saja. Hal ini menandakan drama tersebut sangat populer dan jadi perbincangan oleh pengguna platform streaming internasional tersebut. ‘Extraordinary Attorney Woo’ merupakan drama bertema hukum yang menceritakan seorang pengacara berusia 27 tahun dengan sindrom Asperger, kondisi gangguan neurologis atau...Read More

Seorang advokat di Kotabaru ditangkap polisi karena diduga menggunakan surat keterangan magang palsu. Kasus ini diduga berawal dari penanganan sebuah perkara tindak pidana yang ditolak pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Penangkapan terhadap MHH (33 tahun), warga Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara dilakukan Unit Buser Polres Kotabaru pada Sabtu (2/7/2022) sekira pukul...Read More

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengambil 13,7 persen dari donasi yang terkumpul untuk operasional gaji pegawai. Alokasi dana tersebut dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2021. “Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017-2021 rata-rata yang kami ambil 13,7 persen. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk...Read More

Kabar terkini, vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19 ditetapkan menjadi syarat perjalanan dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Meski demikian ternyata ada beberapa orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin booster. Apa saja kriteria orang tidak bisa vaksin booster? Pada hari Senin (4/7/2022) kemarin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM...Read More

Sebanyak 46 calon haji furoda asal Indonesia yang dideportasi dari Arab Saudi menuai perhatian publik. Mereka gagal menunaikan ibadah haji lantaran ketahuan menggunakan visa yang tidak dikelola Kementerian Agama Republik Indonesia. Para jemaah haji tersebut menggunakan visa haji furoda dari Malaysia dan Singapura. Pada tahun ini, setidaknya ada 1.700 haji furoda yang terdaftar. Haji furoda...Read More

Tagar Jangan Percaya ACT trending di Twitter, Minggu (3/7/2022) malam. Trendingnya Tagar Jangan Percaya ACT di Twitter berawal dari unggahan salah satu warganet terkait pemberitaan Tempo yang membahas ada penyelewengan di tubuh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bahkan warganet itu mendesak Polri, Kemenkumham dan Kemendagri membongkar dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT. ACT juga diduga...Read More

Seiring berjalannya waktu, pasanganmu tentu akan mengutarakan ketidaksukaannya terhadap kebiasaanmu itu. Jika kamu mengabaikan keluhannya dan tetap menjalankan kebiasaanmu, maka pasanganmu akan merasa kecewa dan akhirnya malah bisa membuat hubungan menjadi renggang di antara kalian. Bahkan cintanya padamu juga perlahan-lahan akan ikut menghilang. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa sajakah itu? Yaitu lima kebiasaan ini. Asyik sendiri dan...Read More

Jumlah seluruh provinsi di Indonesia kini ada 37 dengan tambahan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kesepakatan berupa 3 provinsi baru Papua ini dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 pada Kamis (30/6/2022). Melalui rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang provinsi baru Papua atau DOB (Daerah...Read More

2 (dua) diskusi publik pada waktu yang hampir bersamaan pada tanggal 2 Juli 2022, hanya berbeda 1 jam. Menarik dan bangga sekali melihat antusiasme para mahasiswa yang bukan hanya dari bidang hukum, sangat beragam, antara lain dari BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM KM UMP), BEM UNSOED, BEM Universitas Brawijaya, Pakar Terorisme, Peneliti Hukum...Read More

Diskusi Publik pada hari Kamis, 30 Juni 2022 diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema Menyoal Pasal Karet Contempt Of Court Dalam RKUHP. Ironis, hal ini justeru belum dilakukan oleh pembuat UU. Tapi itu hal lain lagi, sebaiknya penulis mengajak untuk membahas inti diskusi saja. Materi dibuka oleh Genoveva Alicia dari Peneliti Institute for...Read More