Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen terjaring OTT KPK, Sabtu (21/7) pukul 00.00 WIB. Padahal, jabatan yang diemban Wahid saat ini, belum lama ia pegang. Jabatan Kalapas sebelumnya dipegang oleh Dedi Handoko. Dedi, dipromosikan menjabat sebagai Kadiv Pemasyarakatan di Kepri. Sementara Wahid, sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Ka I Madiun. Serah terima jabatan kepada Wahid, dilakukan 19...Read More

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Persoalan hukum yang menjerat kader Golkar Eni Maulani Saragih menuai komentar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dirinya mengaku pasrah dan memasrahkan nasib Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, Eni yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat berada di rumah Menteri Sosial (Mensos)...Read More

Hukumonline.com — Pendaftaran bakal calon anggota legislatif telah selesai, Selasa (17/7). Masing-masing partai mengajukan ratusan bakal calon anggota legislatif yang akan bertarung menuju Senayan. Nama-nama itu belum dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum karena masih dalam tahap proses verifikasi. Hingga akhir Juli, partai harus melakukan perbaikan atas saran dan masukan Komisi. Partai politik masih mengusung sejumlah nama...Read More

Medanbisnisdaily.com-Labuhanbatu. Memburu keberadaan Umar Ritonga (UMR), pihak KPK RI terus melakukan pengeledahan lokasi yang dianggap tempat potensial sebagai persembunyiannya. Bahkan, Informasi yang diperoleh, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap (PHH) di Medan “Saat KPK melakukan pencarian tsk UMR, didapatkan informasi bahwa tsk PHH mempunyai rumah di Medan,” ungkap Juru...Read More

Politikindonesia – Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam. Hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. “Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,” terang Kepala Humas...Read More

hukumonline.com — Ada yang menarik saat hukumonline berkeliling di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok akhir pekan lalu. Di banyak ruang dari gedung kampus hukum tertua di Indonesia ini anda akan melihat beragam plakat peresmian renovasi ruangan terpajang rapi. Tak ketinggalan, tertulis keterangan dalam plakat bahwa ruangan tersebut direnovasi dengan sumbangan dana alumni tertentu....Read More

wartakota — AKTOR gaek Tio Pakusadewo (54) mengungkapkan isi hatinya, usai sidang vonis yang dijalaninya di Pengadilan di tunda majelis hakim. Rupanya Tio sudah kecewa dengan proses hukum Indonesia sejak ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan beberapa waktu lalu. Saat itu JPU menuntutnya 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,...Read More

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Yanuar Bagus, kuasa hukum Ronny Yuniarto Kosasih, warga yang melaporkan anggota DPR Herman Hery ke polisi atas tuduhan kasus penganiayaan, dinilai telah mendahului proses penyidikan polisi dalam kasus tersebut. Alasannya karena Yanuar telah menuding Pardan, sopir Yudi Adranacus sebagai orang suruhan Herman Hery dalam kasus ini, ujar Ardy Mbalembout, kuasa hukum...Read More

RMOL. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur telah menetapkan pengusaha Surabaya, Wong Daniel Wiranata, sebagai tersangka dalam perkara pemalsuan surat dan penipuan. Hal itu dijelaskan oleh advokat senior Elza Syarief yang menjadi kuasa hukum dari pelapor, Soetrisno Dihardjo. Kepada wartawan, Elza mengatakan bahwa Polda telah melaksanakan gelar perkara tanggal 28 Juni lalu. Kesimpulannya, status...Read More

Jakarta, Detik.com – Amerika Serikat (AS) melarang CEO Facebook dan Google untuk taat pada hukum keamanan cyber di Vietnam. Setidaknya ada 17 pembuat hukum AS yang melarang hal ini. Apa alasannya? Menurut mereka, jika sampai Google dan Facebook menaati aturan baru tersebut, maka Facebook dan Google akan memberi kekuatan lebih bagi negara komunis dalam melarang...Read More

[KUALA LUMPUR] beritasatu.com — Mantan perdana menteri Malaysia Najib membatalkan tiga gugatan perdata terhadap para penyidik skandal korupsi lembaga negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), pada Senin (16/7), dua minggu setelah ia mengajukan permohonan. Permohonan Najib datang beberapa hari sebelum dia ditangkap dan didakwa atas transaksi mencurigakan di SRC International, bekas anak perusahaan 1MDB. Najib, yang...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat hukum berpendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor Sjamsul Nursalim punya kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena sudah melalui pembahasan resmi dalam Rapat Kabinet dan disetujui oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). “Artinya keputusan SKL itu bukan keputusan pribadi pejabat melainkan keputusan kolektif yang sah. Dasar hukumnya sah...Read More