REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak jika kelak disahkan tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan. “Saya tegaskan bahwa kita di sini tidak ada keinginan mendegradasikan peran negara. Justru negara hadir di sini,” ujar Misbakhun saat menjadi pembicara diskusi publik tentang RUU Konsultan Pajak...Read More

TRIBUNJAKARTA.COM, SUKMAJAYA – Kuasa hukum First Travel, Karolus Seda, mengatakan proses hukum perkara penipuan dan pencucian uang tiga bos First Travel tak bermanfaat. Ia menilai proses hukum yang dimulai sejak Pengadilan Negeri Depok hingga Pengadilan Tinggi Bandung mempromosikan Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan sama dengan biro jasa umrah First Travel. “Pemerintah tidak pernah...Read More

JAKARTA, sindonews.com – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jaksel terkait sengketa BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi dinilai publik memiliki banyak kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Karena itu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menyikapi masalah ini, sesuai...Read More

JAKARTA, kabar24.bisnis.com — Penolakan kasasi dari korporasi kelapa sawit yang terbukti melakukan kebakaran hutan dan lahan dari Mahkamah Agung adalah angin segar bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh dua perusahaan yaitu PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Waringin Agro Jaya dalam perkara yang...Read More

Cnnindonesia.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga perusahaan perkebunan yang terjerat kasus ini pun harus membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp1,3 triliun. Mahkamah Agung memutuskan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) bersalah setelah melalui proses kasasi, 28 Juni 2018. Perusahaan tersebut diwajibkan...Read More

TRIBUNNEWS.COM, RUTENG – Penasihat hukum tiga pejabat Manggarai dan dua warga yang ditangkap Polres Manggarai, Jance Janggat angkat bicara soal kasus yang menimpa kliennya. “Dari lima tersangka empat sudah ditahan sejak Sabtu (8/9/2018) dan satu masih menjalani perawatan di RSUD Ruteng karena sakit,” ujar Jance saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Minggu (9/9/2018) siang. Jance menjelaskan, tersangka yang...Read More

Merdeka.com – Sepanjang beberapa bulan terakhir Mesir telah mengeluarkan putusan terhadap lebih dari 700 orang yang disebut punya kaitan dengan Ikhwanul Muslimin dan terlibat dalam demonstrasi pro-Presiden Muhammad Mursi usai penggulingannya pada 2013 –menurut laporan sejumlah media asing yang mengutip sumber-sumber pengadilan setempat. Seperti dikutip dari BBC (9/9), dari 700 orang tersebut, 75 orang di...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, mempersilakan masyarakat Singapura untuk memiliki pandangan hukum terkait Undang-Undang Seks di kalangan gay. Langkah ini dilakukan setelah muncul suara untuk ‘melegalkan’ hubungan seks di kalangan gay Singapura setelah India pada 6 September 2018 menetapkan hubungan seks sesama gay bukan tindak pidana. “Masyarakat Singapura saat...Read More

Jakarta, Detik.com – Polisi mengungkap praktik perjudian dadu yang melibatkan oknum TNI di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Delapan orang diamankan. Pengungkapan ini berkat informasi masyarakat melalui email kabareskrim2018@polri.go.id. “Ini pengaduan masyarakat tanggal 4 September 2018 melalui program ‘Ngadu Online ke Kabareskrim’ yang diteruskan ke Direskrimum Polda Kepri,” kata Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto kepada...Read More

VIVA – Pencopotan Refly Harun sebagai komisaris PT Jasa Marga, dinilai beberapa kalangan akibat seringnya Refly mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat dikonfimasi mengenai hal tersebut, Refly yang saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I Persero atau Pelindo I, enggan memberikan tanggapan apapun. Menurutnya, hal itu tidak lagi perlu menjadi pembahasan,...Read More

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu meloloskan gugatan eks koruptor yang ditolak maju menjadi calon anggota legislatif karena Komisi Pemilihan Umum mengakui peraturan yang dibuatnya tidak berlandaskan undang-undang. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa peraturan yang disahkan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itu dibuat bukan karena moral semata. “Akibatnya SK [KPU...Read More

Jakarta, Gatra.com – Tersangka Idrus Marham mengimbau kader Partai Golkar khususnya yang terjerat kasus hukum agar tidak mengait-ngaitkan persoalan hukumnya ke partai jika memang tidak ada kaitannya. “Jadi misalkan, ya kalau memang enggak ada kaitan sama Golkar, ya jangan kita mengaitkan ada kaitan dengan Golkar,” kata Idrus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (7/9)....Read More