Advokat Marion menggugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK). Marion berharap MK menghapus Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dihapus. Apa alasanya?Pasal 21 UU Tipikor menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun...Read More

Tidak ada yang lebih tak terpercaya dari kerumunan, tak ada yang lebih samar dari opini publik, tidak ada yang lebih menipu dari keseluruhan sistem politik (Cicero) Sebelumnya, penulis akui tulisan ini akan bersinggungan dengan disiplin keilmuan lainnya, dalam maksud agar dapat ditemukan ranah hukum apa yang tepat untuk disentuh. Sebutlah bahwa tulisan ini juga sekaligus...Read More

Pengaturan Obstruction Of Justice Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, setiap orang yang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat...Read More

Pihak keluarga yang dirugikan oleh aksi Masriah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya. Wiwik meminta ganti rugi ratusan juta rupiah kepada Masriah yang telah menyiram dan membuang kotoran ke rumah yang ditempatinya selama beberapa tahun terakhir. Kuasa Hukum Keluarga Wiwik, Dimas Pangga Putra mengajukan sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. “Sudah diajukan...Read More

Advokat Perempuan Dalam Sejarah Negara 14 Juli 1945, Maria Ullfah, anggota BPUPKI di Panitia Pertama, mempertanyakan tidak dicantumkannya hak azasi manusia, termasuk hak dasar warga negara, di dalam naskah UUD. Pertanyaan Maria Ulfah itu disambut banyak anggota BPUPKI. Perdebatan pun menjadi riuh. Sukarno yang menghadiri rapat itu langsung menolak ide itu. “Nggak perlu. Itu sudah...Read More

Hukumonline akan segera menggelar malam penganugerahan Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firms 2023. Hajatan besar ini adalah ajang pemeringkatan kantor hukum Indonesia Tahun 2023 yang diikuti 210 kantor hukum ternama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar peserta pemeringkatan kantor hukum ini berbentuk firma atau persekutuan perdata (maatschap). Kantor hukum berbentuk firma ataupun persekutuan perdata...Read More

Seorang advokat bernama Marion menggugat Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur soal sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, baik secara langsung maupun tidak. Gugatan ini, secara eksplisit disebutkan, berkaitan dengan nasib pengacara Gubernur Papua nonaktif...Read More

Pengacara yang menjadi terdakwa penyuap hakim agung, Theodorus Yosep Parera menyatakan tidak akan mengajukan banding meski divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya menyatakan Yosep terbukti bersalah menyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Pernyataan tersebut disampaikan Yosep usai menjalani sidang dengan...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). MK memberikan waktu maksimal hingga 31 Desember 2026. “Mengadili, menyatakan permohonan sepanjang frase ‘Departemen Keuangan’ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026’ sehingga Pasal 5...Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang baru sebesar Rp 243,9 triliun. Ia menjelaskan hingga 30 April 2023 realisasi pembiayaan anggaran mencapai mencapai Rp 223,9 triliun. Adapun pembiayaan melalui utang mencapai Rp 243,9 triliun atau setara 35 persen dari APBN. “Ini memang meningkat dari tahun lalu, terutama karena mengantisipasi dari kenaikan...Read More

Wakil Ketua Kongres DPC Advokat Indonesia (KAI) Gresik Jawa Timur, Dimas Ragil Permadi, S.H, menjadi korban pengeroyokan. Akibatnya kini harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa yang dilakukan sekelompok orang tersebut, terjadi pada Senin 8 Mei 2023, sekira pukul 19.00 Wib. Atas kejadian tersebut, Ketua LBH KAI Jawa Barat, Qorib Magelung Sakti, mengutuk keras...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Jadi, kini jaksa tidak boleh mengajukan PK. Gugatan itu diajukan notaris Hartono. “Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi putusan...Read More