Hukumonline.com – Gara-gara mendampingi demo buruh di depan Istana Negara, dua pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika bersama seorang mahasiswa FISIP Universitas Mulawarman, Hasyim Ilyas Riciyat Nor “dimejahijaukan” di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (28/3). Penuntut umum Sugih Carvallo mendakwa ketiganya dengan Pasal 216 ayat...Read More

Tempo.co – Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Risal Nurul Fitri, mengatakan penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap salah seorang Direktur Jenderal Kementerian Keuangan berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau, Kota Parepare. “Statusnya sebagai saksi,” ujarnya kepada Tempo, Minggu, 27 Maret 2016. Pengadaan alat kesehatan pada 2014 itu menghabiskan...Read More

Kompas.com – Praktisi hukum sekaligus akademisi dari Universitas Pancasila, Reda Mantovani berpendapat bahwa saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara jelas mengenai pola koordinasi penyidik dengan penuntut umum dalam proses prapenuntutan. Menurutnya pengaturan yang ada saat ini telah menjadi salah satu sumber permasalahan dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu terbukanya ruang...Read More

Hukumonline.com – Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Mohammad Saleh akan memasuki masa purnabakti atau pensiun pada Mei 2016 mendatang. Mahkamah Agung (MA) telah menjadwalkan akan menggelar pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada 14 April 2016 mendatang untuk menggantikan posisi Mohammad Saleh. Saleh menduduki jabatan itu sejak 2013 silam. “InsyaAllah, pada 14 April 2016 kita...Read More

Tempo.co – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menaruh harapan kepada keanggotaan Dewan Pers yang baru dibawah pimpinan  Yosep Adi Prasetyo. Sekretaris Jenderal PPMI, Abdussomad mendesak agar Dewan Pers bisa memberikan perlindungan kepada lembaga pers mahasiswa. “Selama ini, pers mahasiswa banyak yang menjadi korban pemberangusan kebebasan berekspresi,” kata Abdussomad kepada Tempo di Semarang, Jum’at 25 Maret...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah telah menerbitkan PP No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Jaminan Kesehatan. Ada sejumlah ketentuan baru dalam regulasi itu antara lain penaikan batas atas upah per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan besaran iuran peserta penerima upah (PPU) non PNS dari 2 kali PTKP menjadi Rp8 juta. Penolakan terhadap kenaikan iuran...Read More

Tempo.co – Wakil Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, mendesak Kejaksaan Tinggi untuk segera menuntaskan pengusutan kasus korupsi dana bantuan sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan pada 2008. Penyidikan kasus korupsi itu dinilai jalan di tempat alias mandek. Hampir sebulan terakhir, tim penyidik diketahui tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kejaksaan juga...Read More

Tempo.co – Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung membuka pendaftaran untuk mengisi posisi delapan orang Hakim Agung. Kedelapan posisi itu terdiri dari 4 hakim agung untuk kamar perdata, 1 hakim agung untuk kamar pidana, 1 hakim agung untuk kamar agama, 1 hakim agung untuk kamar tata usaha negara, dan 1 hakim agung untuk kamar militer. Seleksi...Read More

Tempo.co – Kucuran dana aspirasi Rp 500 juta untuk setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan para pemerhati masalah sosial dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 itu dinilai tidak tepat sasaran. Salah seorang pemerhati sosial, Andi Syamsu Alam, mengatakan penggunaan...Read More

Tempo.co – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kerusuhan yang terjadi di RUmah Tahanan Malabero, Bengkulu. “Yang paling utama adalah aparat penegak hukum harus tegas,” katanya di Hotel Kartila Chandra, Jakarta, Ahad, 27 Maret 2016. Pada Jumat, 25 Maret 2016 lalu, kerusuhan dan kebakaran terjadi di Rutan Malabero....Read More

Tempo.co – Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Irfan Humaidi menyatakan, kasus 15 ribu peserta BPJS yang ditolak berobat di Subang adalah bukan kesalahan pihak BPJS. “Yang melakukan verifikasi pada kepesertaan PBI (penerima bantuan iuran) itu adalam Kemensos (Kementerian Sosial),” kata Irfan saat dihubungi Tempo, Minggu, 27 Maret 2016. Menurut  Irfan, dari data Jamkesmas...Read More

Republika.co.id – Komisi IX masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah mengisyaratkan akan mengkaji ulang Peraturan Presiden yang menyebut kenaikan iuran BPJS mulai 1 April nanti. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pihaknya belum menyetujui rencana kenaikan iuran BPJS tersebut, dan meminta ada audir terhadap BPJS. DPR akan...Read More