Republika.co.id – Peneliti ICW Donal Fariz mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY), dalam kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diketahui, Neneng memiliki total harta kekayaan sekitar Rp73,4 miliar. “KPK penting untuk menjerat...Read More
Cnnindonesia.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli membawa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melaporkan dugaan korupsi di kebijakan impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/10). Rizal meminta KPK segera menyisir potensi kerugian negara dari kebijakan impor yang telah dilakukan pemerintah. Ditemani sejumlah pengacara, ia membawa laporan audit BPK dan sejumlah...Read More
Liputan6.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan insiden pembakaran terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid yang viral. Pembakaran itu dilakukan oknum anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, Senin 22 Oktober 2018. Lalu bagaimana hukum membakar bendera yang tertulis lafaz Allah itu? Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas...Read More
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut bicara soal polemik yang melanda megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Ridwan Kamil atau yang sering disapa RK berbicara mengenai perizinan proyek tersebut. Melalui akun Instagramnya, RK mengatakan perizinan seperti tata ruang, Amdal, serta IMB Meikarta merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sementara rekomendasi pemerintah provinsi (Pemprov) hanya...Read More
4 Tahun Jokowi, diet peraturan terus dilakukan. Namun, trend kini berubah yaitu daerah subur membuat peraturan sehingga obesitas hukum terus terjadi. “Reformasi regulasi masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum jelasnya strategi kebijakan pemerintah untuk mengendalikan regulasi daerah agar tidak bertentangan dengan regulasi pusat dan kepentingan umum,” ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi...Read More
Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka berita bohong Ratna Sarumpaet di Rutan Markas Polda Metro Jaya. “Ya (diperpanjang) 40 hari ke depan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (22/10). Penahanan Ratna sudah memasuki hari ke-17 sejak ditahan sejak Jumat (5/10) malam. Dia dijerat dengan...Read More
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut praktik-praktik suap untuk kepentingan korporasi, baik dalam perizinan ataupun pengerjaan proyek-proyek yang didanai APBN/APBD perlu dihadapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni dengan cara melibatkan banyak pihak. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah. “Seperti asosiasi-asosiasi perusahaan, komitmen top level korporasi yang harus diturunkan secara tegas dalam...Read More
Jakarta, CNN Indonesia — Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengusung ekonomi berdaulat dalam visi-misi kampanye Pilpres 2019. Visi yang menyatakan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong itu hampir-hampir serupa dengan visi yang diusung Jokowi saat maju bersama Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Untuk mewujudkan visi itu,...Read More
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap Lucas, kuasa hukum yang diduga membantu pelarian Eddy Sindoro ke luar negeri. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan masa penahanan terhadap Lucas diperpanjang selama 40 hari. KPK masih memerlukan keterangannya dalam kasus dugaan merintangi penyidikan. Lucas merupakan pengacara dari Chairman Paramount Enterprise...Read More
www.ANTVklik.com – Kasus hukum yang menjerat artis Lyra Virna sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Bekasi, Kamis 18 Oktober 2018. Seperti diketahui, Lyra Virna harus berhadapan dengan hukum karena kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkannya. Kuasa hukum Lyra, Razman Nasution, menjelaskan bahwa kliennya tidak ditahan seperti yang santer diberitakan. Ia pun...Read More
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan atas keterangan pers yang disampaikan kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), Denny Indrayana, soal proyek Meikarta. PT MSU ialah anak usaha Lippo Group merupakan pengembang proyek Meikarta. “Kami keberatan dengan poin di siaran pers tersebut, yang seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta,” ucap...Read More
JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang untuk segera menetapkan induk perusahaan Lippo Group ataupun anaknya sebagai tersangka korupsi korporasi. Penyuapan yang dilakukan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jelas dilakukan untuk dan atas kepentingan korporasi. Meskipun demikian, KPK memang harus terlebih dahulu melihat sejauh mana ”inisiatif” direksi dalam kasus...Read More
