Jakarta, CNN Indonesia — Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengusung ekonomi berdaulat dalam visi-misi kampanye Pilpres 2019. Visi yang menyatakan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong itu hampir-hampir serupa dengan visi yang diusung Jokowi saat maju bersama Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.
Untuk mewujudkan visi itu, ditempuh melalui sembilan poin misi yang dinarasikan sebagai Nawacita jilid II yang disebut-sebut sebagai pemajuan dari Nawacita pertama. Salah satu poin Nawacita II yang menjadi sorotan adalah misi penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Pada Pilpres 2014, permasalahan hukum juga disinggung dalam misi untuk mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis yang berlandaskan negara hukum. Berdasar misi ini, Jokowi dinilai belum mampu menegakkan hukum.
Sejumlah permasalahan hukum masih terjadi mulai dari kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, dugaan persekusi terhadap kaum minoritas, penetapan tersangka pada ulama, hingga penyiraman air keras pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih menjadi PR bagi Jokowi.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, keberhasilan Jokowi dalam Pilpres 2019 akan banyak dipengaruhi beres atau tidaknya penanganan kasus-kasus hukum di periode pertama kepemimpinannya.
“Kalau tidak diungkap ini akan jadi hal negatif dan merugikan Pak Jokowi sebagai incumbent,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com.
Ujang mencontohkan kasus Novel yang sudah satu tahun lebih bergulir, namun pelakunya tak kunjung terungkap. Ia meyakini hingga saat ini publik masih terus menunggu perkembangan kasus Novel untuk mengetahui pelaku dan motif penyerangan.
Jika tak terungkap, Ujang memprediksi hal itu akan berpengaruh pada merosotnya elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019.
Selain permasalahan hukum, Ujang juga mengkritisi tingkat kemiskinan dan kebodohan yang masih cukup besar di era Jokowi. Meski tak menyebut data secara rinci, namun menurutnya, Jokowi harus fokus menangani masalah tersebut.
Mengapa demikian, sebab dalam salah satu misinya Jokowi-Ma’ruf mencantumkan peningkatan kualitas manusia Indonesia.
“Biaya sekolah di level SD sampai SMA gratis, tapi masih banyak yang cuma lulusan SD. Di satu sisi, banyak kalangan elite yang seolah-olah lebih dimudahkan untuk itu,” katanya.
Salah Satu PR Jokowi-Ma’ruf Bernama Penegakan HukumPasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Meski ada sejumlah PR, terutama dalam penegakan hukum, Ujang tak menutup mata terhadap prestasi Jokowi di sektor infrastruktur. Dia mengakui pembangunan yang merata mulai terlihat sejak masa awal kepemimpinan.
Tak heran jika pembangunan ini masuk dalam misi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Pemerintahan Jokowi-JK selama ini memang fokus menggenjot pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.
“Meski belum sepenuhnya tuntas tapi sudah makin terlihat,” tuturnya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur ini dapat membuka akses ke masyarakat sehingga mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan pendidikan dengan baik.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Gadja Mada (UGM) Rafif Pamenang Imawan yang menilai Jokowi lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia dalam penyusunan visi-misi di Pilpres 2019 ini.
Upaya ini terlihat dari misi Jokowi-Ma’ruf untuk mewujudkan peningkatan kualitas manusia dan pembangunan yang merata serta berkeadilan.
Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi dengan JK, tantangan yang harus dihadapi adalah membangun konektivitas antardaerah. Sementara pada pilpres selanjutnya, Jokowi-Ma’ruf akan lebih fokus pada pemberdayaan manusianya.
“Maka dia (Jokowi) bangun jalur, tol laut, dan infrastruktur lainnya. Tapi sekarang dia fokus membangun identitasnya,” kata Rafif.
Cara ini, lanjutnya, merupakan upaya Jokowi untuk meraih visi besar membuat Indonesia maju dalam berbagai aspek, salah satunya di bidang ekonomi.
Sementara dalam permasalahan hukum, ia menilai misi Jokowi lebih fokus pada memulihkan kepercayaan masyarakat.
Berkaca pada peristiwa selama ini, menurut Rafif, masih banyak persoalan hukum yang belum mampu dituntaskan Jokowi. Jika tak berhasil, hal itu diyakini akan memengaruhi elektabilitas pasangan nomor urut 1 tersebut.
“Bagaimana pun juga pengalaman kemarin ada permasalahan hukum yang diintervensi massa, kemudian kasus yang menimpa etnis minoritas. Di sini Jokowi harus mampu melindungi dan menjamin demi menegakkan demokrasi,” katanya.
Baca Juga : KPK Perpanjang Masa Penahanan Kuasa Hukum Eddy Sindoro
