Tempo.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendukung rencana penambahan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan baru itu terutama dalam mengadili sengketa pencalonan. “Jadi bisa selesai jauh hari sebelum pemungutan suara. Ini terkait dengan sengketa yang prosesnya sebelum pemungutan suara,” kata Komisioner KPU Hadar...Read More

Hukumonline.com – Dalam rangka melebarkan sayap dan menjadi salah satu strategi kantor untuk memperoleh klien lebih banyak berdasarkan rujukan tertentu, law firm di Indonesia kini seperti berlomba menjalin kerja sama dengan law firm asing. Pilihan negaranya pun beragam, mulai dari negara tetangga sampai law firm asal benua lain pun jadi afiliasi firma lokal. Kantor hukum...Read More

Detik.com – KPU Juri Ardianto mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada harus disinkronisasikan dengan undang-undang sektoral terkait. Menurutnya hal ini perlu dilakukan agar bisa mengakomodasi aturan ketentuan pegawai negeri sipil, TNI/Polri yang ingin maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada. “Kalau pandangan KPU ya harusnya ada sinkronisasi dalam pembahasan revisi Undang-undang Pilkada. Sinkronisasi ini...Read More

Hukumonline.com – Saat ini, di Indonesia tengah berkembang usaha teknologi keuangan (financial technology/fintech). Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan konsep fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern....Read More

Detik.com – Ketua KPU Husni Kamil Manik angkat bicara terkait Peraturan KPU Nomor 9 tentang surat dukungan calon independen bermaterai. Husni kembali menegaskan bahwa meterai wajib disertakan pada formulir surat pernyataan dukungan calon independen per desa atau kelurahan, bukan per orang. “KPU membuat suatu aturan untuk memudahkan, di mana pemberian materai terhadap pengakuan dukungan pasangan...Read More

Hukumonline.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung (Jamdatun Kejagung) menandatangani perpanjangan kerja sama dalam bidang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini telah dimulai kedua lembaga sejak 2012 silam. Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menyambut baik kerja sama in. Menurutnya,...Read More

Detik.com – Penyidik KPK menetapkan 2 tersangka baru terkait kasus korupsi pengadaan pupuk urea di BUMN tempatnya bekerja pada kurun waktu 2010-2012. Keduanya merupakan unsur dari swasta. “KPK menetapkan 2 swasta yaitu SA (Sri Astuti) dan BWH (Budianto Halim Widjaja). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka hari ini,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya,...Read More

Hukumonline.com – Meski sudah efektif berlaku kurang lebih selama enam tahun, ternyata masih terdapat perdebatan terhadap definisi “Badan Publik Non-Pemerintah” dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 1 angka 3 aturan tersebut sebetulnya sudah mendefinisikan bahwa organisasi pemerintah juga termasuk dalam rumpun badan publik, namun dengan sejumlah persyaratan. Dalam...Read More

Tribunnews.com – Lomba yel-yel antarsiswa SMP dan SMA se-Kota Tomohon meriah dan seru. Yel-yel kreasi para siswa dengan kombinasi gerakan tarian dan nyanyian dengan lirik modifikasi menjadi lomba paling atraktif. SMA Binsus Tomohon peserta grand final lomba yel-yel mengangkat tema antikorupsi. Yel-yel diarahkan untuk mengajak dan mengimbau untuk bersikap antikorupsi. Sejumlah bagian yel-yel bahkan diselipi...Read More

Deliknews.com – Sidang perdana gugatan pendirian pos polisi di Bandara Internasional, Juanda dengan tergugat I Presiden RI Joko Widodo, tergugat II Kapolri, dan tergugat III KASAL, ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pasalnya tergugat I dan tergugat II tidak siap menghadirkan kuasa hukum yang ditunjuk. Sedangkan untuk tergugat III yang diwakili tim hukum dari...Read More

GOSUMBAR.com – Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyebut warga miskin belum mendapat bantuan hukum meskipun Perda No.2 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah disahkan. Kurangnya sosialisasi merupakan faktor utama permasalahan ini. “Belum siapnya regulasi yang jelas pada Bagian Hukum Pemko Padang menjadi kendala. Untuk itu, tahun 2016 regulasinya disiapkan secara maksimal,”...Read More

Bisnis.com – Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengaku belum bisa menerapkan delivery order (DO) online dalam waktu dekat karena tidak adanya payung hukum transaksi elektronik untuk bill of lading atau konosemen. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Bay M. Hasani menegaskanbill of lading (B/L) atau konosemen merupakan surat berharga yang dipindahtangankan sehingga untuk mengeluarkan DO...Read More