Hukumonline.com – Majelis hakim yang diketuai Arifin menghilangkan peran turut serta mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dalam putusan perkara korupsi pengadaan 16 unit mobil listrik Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama (SAP) Dasep Ahmadi. Majelis menganggap Dasep tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Dahlan. “Majelis belum mendapat bukti cukup atas fakta...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah menganggap adanya syarat jaminan pembayaran pajak terutang sebesar 50 persen saat pengajuan banding dalam Pasal 36 ayat (4)UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Akan tetapi, aturan ini merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak tidak bisa dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi...Read More

  Republika.co.id – Praktik korupsi tak juga surut di Indonesia. Tak hanya berkembang di pemerintahan, praktik korupsi juga merebak hingga melibatkan pihak swasta. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif juga mengakui bahwa praktik korupsi banyak melibatkan pihak swasta. “Memangnya dari mana uang korupsi, kan pasti dari swasta uang korupsi itu. Gak mungkinkan pejabat...Read More

Detik.com – Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan seragam dan sepatu siswa SD di Depok. Berkas kedua tersangka kini tengah diteliti pihak kejaksaan. “Berkasnya sudah tahap 1 ke kejaksaan pada Selasa pekan lalu,” ujar Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ferdi...Read More

Gatra.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai aneh putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menyatakan Dasep Ahmadi tidak melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah di Jakarta, Selasa (15/3), mengatakan, putusan tidak bersama-sama Dahlan Iskan itu aneh karena tidak tepat. “Itu keputusan pengadilan...Read More

Detik.com – Presiden Joko Widodo akan mengirim Amanat Presiden (ampres) terkait revisi UU Pilkada. Ampres itu akan dikirim dalam waktu dua hari ke depan. “Dua dari hari ini Presiden akan mengirimkan Ampres ke DPR dan revisi mengenai UU Pilkada,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Tjahjo mengatakan ada 16...Read More

Detik.com – Politikus Golkar Budi Supriyanto telah selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Pria yang baru dijemput paksa dari Semarang itu keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan warna oranye. Budi meninggalkan gedung KPK pukul 20.20 WIB, Selasa (15/3/2016) dengan dikawal oleh penyidik. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan saat baru tiba dari Semarang, namun kali...Read More

Cnnindonesia.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya tidak dapat memberikan hukuman atau sanksi kepada pejabat negara yang tidak memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN). “Undang-Undang tidak memberikan KPK kewenangan atau kekuasaan untuk menghukum, cuma mengimbau,” ungkap Laode pada saat jumpa pers dalam Seminar Nasional Anti-Corruption & Democracy Outlook 2016,...Read More

Cnnindonesia.com – Mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengunkap permasalahan tender dalam proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Diklat Pelayaran Sorong Tahap III. Freddy tak menampik ada kongkalikong pejabat kementerian yang menjadikan PT Hutama Karya sebagai penggarap proyek. “Itu memang prosesnya sesuai dengan mereka. Waktu terjadi dispute saya memang suruh tender ulang,” kata Freddy usai diperiksa...Read More

Detik.com – Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara menyatakan belum berencana menutup aplikasi transportasi berbasis online, seperti GrabCar dan Uber. Rudiantara akan mengatur kedua aplikasi tersebut agar tak terjadi gesekan. Aturan itu dibuat dengan pendekatan aturan yang dinamis atau light touch regulation. Bukan aturan untuk melakukan penindakan atau penertiban ketika dianggap sudah melanggar. “Justru kita...Read More

Hukumonline.com – Sepanjang tahun 2015, Pemerintah menerbitkan tidak kurang dari 142 jenis Peraturan Pemerintah (PP). Beberapa dari PP itu telah dipersoalkan ke Mahkamah Agung melalui hak uji materiil (HUM). Salah satunya, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Data terbaru yang belum lama ini dirilis Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan menyebutkan PP adalah jenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang...Read More

Kompas.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas membahas harmonisasi peraturan perizinan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (15/3/2016). Seperti dikutip Antara, tampak hadir sejumlah menteri antara lain Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkumham Yasonna Laoly. Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan, Menteri PUPR Basuki...Read More