Bagian 1 Kausalitas Hukum dan Politik Hubungan kausalitas antara antara politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan disebut-sebut hukum sebagai produk politik. Dari pendekatan empiris. Tapi sebagian yuris lebih percaya dengan mitos bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Ini pun, sebagai das sollen, tidak sepenuhnya keliru. Bahwa hukum adalah produk politik dengan konsekuensi...Read More

Polemik Pemberhentian Kamis (29/9/2022) lalu, dalam Rapat Paripurna DPR, Hakim Konstitusi Aswanto diberhentikan oleh DPR sebagai lembaga pengusulnya, sebab aduan masyarakat dan tindakannya dalam memutus perkara yang tidak sejalan dengan kehendak DPR sebagai pembentuk UU, kerap menganulir produk yang telah dibentuk oleh DPR dinilai melanggar komitmennya terhadap DPR. Ini adalah pertunjukan nalar fallacy oleh DPR...Read More

Dalam roda kehidupan maupun pemerintahan dan negara, utang juga kerap muncul yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Utang negara atau sovereign debt dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Dalam artian bahwa utang negara adalam surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Utang negara secara global tidak memandang wilayah baik itu Eropa...Read More

Pengacara Natalia Rusli menjadi DPO Polres Metro Jakarta Barat dalam kasus dugaan penggelapan. Kongres Advokat Indonesia meminta agar Natalia Rusli bersikap kooperatif terhadap pemanggilan Polres Jakbar. Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Aldwin Rahadian bercerita bahwa Natalia sebelumnya pernah menghubungi KAI untuk meminta bantun hukum terkait permasalahan yang tengah dihadapinya. “Yang bersangkutan belum lama mendaftar...Read More

DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 hari ini. Rapat paripurna digelar di Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir juga pimpinan lain, yakni Wakil...Read More

Mantan anggota Satintelkam Polresta Samarinda, Aiptu Ismail Bolong menjadi sorotan. Hal ini setelah pengakuannya terkait keterlibatannya dalam sebuah kegiatan tambang ilegal di Kalimantan Timur lalu menyetorkannya ke jenderal Polri di Jakarta, viral di media sosial. Simak profil Ismail Bolong pun dicari-cari. Usai video pengakuannya viral dan menjadi buah bibir di tengah masyarakat, Kapolri Jenderal Polisi...Read More

Dalam Pasal 30 (1) UU ITE menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Kaitannya dengan pasal tersebut, apakah apabila istri membuka HP atau SMS milik suami tanpa sepengetahuan suaminya bisa dikenakan pasal ini? Apakah pasal ini termasuk delik aduan?...Read More

Salah satu orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu memiliki kisah perjuangan yang cukup panjang sebelum menjadi taipan energi dan berharta puluhan triliunan rupiah. Prajogo juga sempat menjadi konglomerat yang disegani pada zaman Presiden ke-2 Indonesia Soeharto. Berdasarkan catatan terakhir, Prajogo masuk urutan lima orang terkaya di Indonesia. Hartanya per Juni 2022 tercatat US$ 5,7 miliar...Read More

Ungkapan kasih sayang ibu kepada anak sepanjang masa sepertinya berlaku untuk kisah yang dialami ibu ini. Seorang ibu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, rela menjual ginjal demi melunasi utang anaknya yang mencapai sekitar Rp200 juta. Enik Ekawati (49), warga Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Jawa Timur, terlihat duduk di samping jalan sambil memegang poster bertuliskan ‘Jual...Read More

Tanpa adanya dokumen hukum yang menunjukan pekerja menerima PHK, pemahaman hukumnya adalah hubungan kerja belum berakhir, sehingga hak dan kewajiban tetap harus tetap dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan...Read More

Banding yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 telah diputus pada Selasa (15/11/2022). Hasilnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memutuskan menguatkan putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta kalah dalam banding ini. “Menguatkan putusan Pengadilan...Read More

Membina hubungan baik dengan saling menghormati antar lawyer baik di satu kantor hukum yang sama maupun kantor hukum berbeda merupakan hal fundamental untuk dilakukan. Sesuai UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat atau lawyer adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan...Read More