Berita Arsip - Page 364 of 480 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Gandeng UNDP, MA Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Sindonews.com – Selama ini pengadilan kerap dinilai kurang dapat memberikan keadilan dalam menangani perkara terkait kasus lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu adanya hakim yang memiliki pemahaman yang tinggi mengenai lingkungan hidup. Untuk itu hakim perlu mendapatkan pembekalan dan sertifikasi mengenai lingkungan hidup agar mampu membuat putusan yang adil. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA)...
Read More
Sri Mulyani, Menkeu di Tengah “Hiruk Pikuk” Pengampunan Pajak
Hukumonline.com – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan reshuffle Kabinet Kerja. Salah satu jabatan menteri yang dirombak adalah Menteri Keuangan (Menkeu). Sebelumnya, jabatan Menkeu dipegang oleh Bambang Brodjonegoro. Namun, Bambang digeser menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat Sofyan Djalil. Jabatan Menkeu, kini dipercayakan kepada Sri Mulyani Indrawati. Perempuan kelahiran Lampung itu memang...
Read More
Advokat Raoul A Wiranatakusumah Akhirnya Bicara di KPK
Hukumonline.com – Sejak penetapannya sebagai tersangka awal Juli lalu, akhirnya advokat Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW) bicara. Raoul merupakan salah seorang tersangka dalam kasus penyuapan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Muhammad Santoso. Hari ini, Raoul diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Yani. Yani sendiri adalah staf pada Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant. Yani dan...
Read More
Pengacara Terpidana Mati Seck Osmane Akan Ajukan Grasi
Cnnindonesia.com – Kuasa hukum terpidana mati Seck Osmane, Farhat Abbas berencana mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Grasi diajukan agar kliennya bisa terbebas dari hukuman mati atas perkara kepemilikan dan pengedaran heroin seberat 2,4 kilogram. Seck saat ini sudah diisolasi di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Memang sejauh ini belum ada daftar resmi...
Read More
KPK Didesak Tetapkan Sekretaris MA Nurhadi Tersangka
Cnnindonesia.com – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menetapkan Sekretaris Mahakamah Agung Nurhadi Abdurrachman sebagai tersangka. Mereka menduga Nurhadi terlibat korupsi dalam kasus dugaan suap pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara dua perusahaan swasta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius...
Read More
Anak Hamzah Haz Dituntut Dua Tahun Penjara
Cnnindonesia.com – Terdakwa kasus kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT), Fanny Safriyansyah alias Ivan Haz, dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa Wahyu Oktaviandi mengatakan, tuntutan tersebut berdasarkan pada dakwaan subsidier Pasal 44 ayat 1 juncto Pasal 5 huruf a Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan...
Read More
7 dari 10 Fraksi di Komisi VIII Setuju Perppu Kebiri Jadi RUU
Hukumonline.com – Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disetujui untuk dibahas sebagai rancangan undang-undang dalam sidang paripurna berikutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama perwakilan pemerintah di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (26/7). Dalam rapat tersebut hadir Menteri Sosial Khofifah Indar...
Read More
APPTHI Akan Eksaminasi 3 Putusan yang Dinilai Kontroversial
Hukumonline.com – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) akan segera melakukan eksaminasi terhadap tiga putusan hakim, khususnya hakim Mahkamah Agung yang dinilai kontroversial oleh masyarakat. Tiga putusan itu antara lain menyangkut kasus korupsi Sujiono Timan, putusan tentang Lapindo dan putusan hakim soal kebakaran hutan di Palembang yang menolak gugatan dari pemerintah cq. Kementerian Lingkungan...
Read More
Aktivis Pertimbangkan Praperadilan SP3 Kasus Kebakaran Hutan
Cnnindonesia.com – Sejumlah aktivis lingkungan mempertimbangkan untuk mempraperadilankan keputusan Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan di Provinsi Riau, 2015 lalu. “Kita masih diskusi dengan teman-teman pengacara (untuk praperadilan),” kata Koordinator Data base dan Administrasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Fandy Rahman kepada...
Read More
Kementerian Hukum dan HAM Nilai IPT 1965 Bukan Lembaga Sah
Cnnindonesia.com – Kementerian Hukum dan HAM menyatakan putusan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) atas Tragedi 1965 dikeluarkan oleh lembaga yang tidak sah. Keputusan IPT yang menyebut pemerintah Indonesia telah melakukan genosida juga dinilai Kemkumham telah mengganggu ketertiban masyarakat Indonesia. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkumham Effendy Paranginangin mengatakan, sampai saat ini Kemkumham belum...
Read More
Pelibatan TNI Berantas Teroris Mesti Merujuk UU TNI dan UU Pertahanan Negara
Hukumonline.com – Reformasi sektor keamanan dalam negeri terus bergerak maju dengan menunjukkan konsistensi pendekatan hukuman sipil sebagaimana diatur dalam KUHP. Mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani teroris sebagai cara berpikir mundur dan kontraprodukif dengan agenda reformasi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Gedung DPR, Senin (25/7). Menurut Bambang, tak ada...
Read More
Saran Busyro Muqoddas untuk Revisi UU Terorisme
Hukumonline.com – Ketua PP Muhammadiyah, H.M Busyro Muqoddas, berharap Pemerintah dan DPR cermat dalam menyusun revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jangan sampai terorisme digunakan sebagai dalih untuk melakukan kesalahan yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, seperti kriminalisasi kelompok tertentu yang tidak diinginkan Pemerintah. Bagaimanapun, kata mantan komisioner KPK...
Read More
1 362 363 364 365 366 480

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024