Gandeng UNDP, MA Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
Gandeng UNDP, MA Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Gandeng UNDP, MA Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Gandeng UNDP, MA Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Sindonews.com – Selama ini pengadilan kerap dinilai kurang dapat memberikan keadilan dalam menangani perkara terkait kasus lingkungan hidup.

Oleh karena itu perlu adanya hakim yang memiliki pemahaman yang tinggi mengenai lingkungan hidup. Untuk itu hakim perlu mendapatkan pembekalan dan sertifikasi mengenai lingkungan hidup agar mampu membuat putusan yang adil.

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA) Takdir Rahmadi menuturkan, hakim pengadilan lingkungan hidup harus mempunyai konsep green legislation sebagai implementasi dan realisasi tanggung jawab negara untuk menciptakan pembangunan nasional berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup dilandasi pemikiran, pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan perkara lingkungan hidup dengan pemenuhan rasa keadilan,” tutur Takdir usai acara Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup MA di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu 27 Juli 2016.

Dia menilai persoalan lingkungan hidup muncul disebabkan oleh masih lemahnya substansi struktur dan kultur hukum lingkungan. Lemahnya substansi hukum ditandai banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang multitafsir.

Lemahnya struktur hukum diindikasi oleh masih kuatnya kebijakan yang pro investasi namun mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, termasuk belum satunya pemahaman, persepsi di antara pemangku kepentingan lingkungan hidup termasuk penegak hukum.

Sementara itu Kepala Badan Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Christophe Bahuet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries Plus) menjelaskan keterlibatanya dalam program pembekalan ini karena menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.

“Proses peradilan lingkungan hidup berbeda dengan proses peradilan dalam bidang lain. Perlu pemahaman dan sudut pandang yang luas, disamping mengukur pembuktian secara ilmiah dan hakim sangat perlu memahami itu,” tuturnya.

Hingga 2015 Mahkamah Agung baru dapat melakukan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup terhadap 329 hakim. Rinciannya, 251 hakim peradilan umum dan 78 hakim peradilan tata usaha negera.

Sedangkan pada 2016 dengan bantuan UNDP, MA akan melakukan serftikasi 240 hakim.

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024