Hukumonline – Sistem e-Court tak akui status advokat tanpa keanggotaan Organisasi Advokat dan Berita Acara Sumpah. Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-court) berdampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Para advokat yang tak memiliki akun e-court akan terhalang beracara di sejumlah pengadilan. Namun Mahkamah Agung menjamin proses registrasi akun yang cepat, mudah, dan...Read More

TEMPO.CO, Bandung – Aktivitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung, tampak normal. Terlihat beberapa pengunjung masuk melalui pintu utama Lapas Sukamiskin, di Jalan AH Nasution, Senin, 23 Juli 2018. Kendaraan roda empat tampak berjajar terparkir di halaman Lapas Sukamiskin. Awak media terlihat masih berkerumun di depan pintu masuk utama lapas. “Aktivitas normal seperti...Read More

RMOL. YLBHI menanggapi putusan MK Nomor 56/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian UU No 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama 23 Juli 2018. Perkara ini berawal dari Pemohon yang berpendapat Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 UU 1/PNPS 65 mengandung ketidakjelasan, karena penilaian teradap menyimpang atau tidaknya pelaksanaan agama dan keyakinan tidak dijelaskan dalam UU ini sehingga...Read More

PIDIE, tribunnews.com – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Syamsul Bahri, mengaku kewalahan mendeteksi bakal calon legislatif (bacaleg) yang tersangkut kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan anak di bawah umur. “Saat ini kita kewalahan mendeteksi bacaleg yang tersangkut kasus hukum karena bacaleg tidak melengkapi dokumen pernah dihukum,” ungkap Syamsul Bahri kepada Serambi, Kamis (26/7). Untuk itu,...Read More

tirto.id – “Dear Allah SWT, sometimes it’s hard for me to understand what you really want to happen. But I trust you, I know you will give me what’s best.” Inneke Koesherawati mengunggah kalimat dengan muatan kepasrahan dan optimisme itu di akun instagramnya, @inekekoes, pada 25 Desember 2016. Dua hari sebelum tulisan itu diunggah, KPK...Read More

Setkab – Dengan pertimbangan untuk menjamin keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada saat pelaksanaan pemilihan umum, pemerintah memandang perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Atas dasar pertimbangan tersebut pada 18 Juli 2018, Presiden Joko...Read More

Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen terjaring OTT KPK, Sabtu (21/7) pukul 00.00 WIB. Padahal, jabatan yang diemban Wahid saat ini, belum lama ia pegang. Jabatan Kalapas sebelumnya dipegang oleh Dedi Handoko. Dedi, dipromosikan menjabat sebagai Kadiv Pemasyarakatan di Kepri. Sementara Wahid, sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Ka I Madiun. Serah terima jabatan kepada Wahid, dilakukan 19...Read More

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Persoalan hukum yang menjerat kader Golkar Eni Maulani Saragih menuai komentar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dirinya mengaku pasrah dan memasrahkan nasib Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, Eni yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat berada di rumah Menteri Sosial (Mensos)...Read More

Hukumonline.com — Pendaftaran bakal calon anggota legislatif telah selesai, Selasa (17/7). Masing-masing partai mengajukan ratusan bakal calon anggota legislatif yang akan bertarung menuju Senayan. Nama-nama itu belum dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum karena masih dalam tahap proses verifikasi. Hingga akhir Juli, partai harus melakukan perbaikan atas saran dan masukan Komisi. Partai politik masih mengusung sejumlah nama...Read More

Medanbisnisdaily.com-Labuhanbatu. Memburu keberadaan Umar Ritonga (UMR), pihak KPK RI terus melakukan pengeledahan lokasi yang dianggap tempat potensial sebagai persembunyiannya. Bahkan, Informasi yang diperoleh, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap (PHH) di Medan “Saat KPK melakukan pencarian tsk UMR, didapatkan informasi bahwa tsk PHH mempunyai rumah di Medan,” ungkap Juru...Read More

Politikindonesia – Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam. Hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. “Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,” terang Kepala Humas...Read More

hukumonline.com — Ada yang menarik saat hukumonline berkeliling di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok akhir pekan lalu. Di banyak ruang dari gedung kampus hukum tertua di Indonesia ini anda akan melihat beragam plakat peresmian renovasi ruangan terpajang rapi. Tak ketinggalan, tertulis keterangan dalam plakat bahwa ruangan tersebut direnovasi dengan sumbangan dana alumni tertentu....Read More