Hukumonline.com – Resmi sudah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disahkan. Aturan tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam mengatasi segala persoalan krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri. “UU ini secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara,”...Read More

Hukumonline.com – Pada tanggal 25 Januari 2016 lalu, pemerintah menyerahkan draf Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batubara. Draf ini kemudian menuai banyak kecaman dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat. Berikut ini beberapa perbandingan antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan RUU Minerba tersebut. Pihak Berwenang Di dalam UU...Read More

Hukumonline.com – Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis terseret dalam dokumen Panama Papers. Mantan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut disebut-sebut memiliki perusahaan di salah satu negara surga pajak. Untuk memperjelas kebenarannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengundang Harry untuk mengklarifikasi isu tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor DJP Pusat, Jakarta,...Read More

Hukumonline.com – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.39/PMK.03/2016 tentang Penggunaan Data Kartu Kredit untuk Kepentingan Perpajakan diharapkan berdampak positif terhadap penambahan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Setidaknya, ada penambahan data base yang menjadi ujung tombak negara yang mewajibkan warga negara membayar kewajiban pajaknya kepada negara. Hal ini disampaikan anggota Komisi XI Heri Gunawan di Jakarta, Jumat...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah menganggap jabatan hakim pengadilan pajak yang diatur UU No. 14 Tahun 2002  tentang Pengadilan Pajak sama seperti jabatan hakim ad hoc yang bukan termasuk pejabat negara. Sebab, dalam UU Pengadilan Pajak, hakim pengadilan pajak merupakan hakim khusus atau ad hoc yang memiliki tugas memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas...Read More

Republika.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan membantah ada perlindungan khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. “Saya kira tidak ada yang begituan,” ucapnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (17/4). Hal itu disampaikan Luhut...Read More

Republika.co.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Pengurus YLBHI Wahyu Nandang Herawan dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Ahad (17/4) menilai penghentian sementara reklamasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandakan pemerintah setengah hati dalam menegakkan...Read More

Aktual.com – Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa kali selalu menyebut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ‘Ngaco’. Namun tak ada penjelasan komprehensif dari Ahok, sehingga dia bisa mengatakan seperti itu. Menurut pakar hukum tata negara Margarito Kamis pendapat Ahok mengenai audit BPK itu sebagai ‘second opinion’. Dan hal itu tidak dibenarkan karena BPK...Read More

Aktual.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi komersialisasi lahan fasilitas umum (fasum) Pemerintah Kota Makassar yang sedang dibangun Hotel Pualam di Jalan Penghibur. “Tim Satgassus Pidana Khusus kembali membuka kasus hotel pualam ini,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Jumat (15/4). Dia...Read More

Detik.com – Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri serta DPD siap mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada di masa sidang ini. Diharapkan, revisi UU Pilkada bisa selesai sebelum 29 April 2016. “Semua fraksi dan DPD siap membahas revisi UU Pilkada dalam waktu masa sidang sekarang. Jadi diupayakan bisa selesai sebelum...Read More

Detik.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyebut terpidana kasus BLBI, Samadikun Hartono, ditangkap oleh Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana, dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana di China. Prasetyo memastikan Samadikun tidak menyerahkan diri. “Ya enggak lah, kalau dia menyerahkan diri dari dulu. Ini kan tim pemburu koruptor dengan kita yang bekerja itu, tapi kan karena...Read More

Detik.com – Sejumlah fraksi di DPR ingin memperberat syarat dukungan calon perseorangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Namun, Komisioner KPU Sigit Pamungkas berharap syarat calon perseorangan tak dipersulit. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sesuai dengan membuka ruang bagi calon perseorangan. “Idealnya presentasi syarat independen itu tidak menutup ruang bagi...Read More