Detik.com – Pengelola RS Sumber Waras membeberkan sejumlah fakta dan kronologi jual beli lahan 36 ribu meter persegi senilai Rp 755 miliar dengan Pemprov DKI Jakarta. Ditanya kenapa fakta-fakta yang ada berbeda dengan audit BPK, pengelola enggan berkomentar. “Saya enggak ngerti tanya ke BPK deh, saya enggak ngerti. Saya no comment lah itu,” kata Direktur...Read More

Detik.com – BPK menyebut transaksi pembelian RS Sumber Waras tak lazim karena dilakukan secara tunai dengan cek pada malam hari. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkap sumber uang yang digunakan Pemprov DKI. Harry membuka sedikit hasil investigasinya setelah Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) menanyakan dari mana sumber uang sebanyak itu yang bisa digunakan...Read More

Kompas.com – Marudut, seorang tersangka yang diduga bertugas sebagai perantara suap kepada oknum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disebut-sebut mengenal baik Kepala Kejati DKI saat ini, yakni Sudung Situmorang. Marudut disebut mengenal Sudung, saat Sudung masih bertugas di Surabaya. “Dia (Marudut) kenal Pak Sudung sejak Pak Sudung masih menjadi Asisten Pidana Khusus di Kejati Surabaya,”...Read More

Detik.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz masuk dalam daftar Panama Papers. Harry mengatakan tak bersalah meski ada namanya dalam daftar tersebut. Terkait hal ini diakui bahwa ia belum mencantumkan perusahaan di Chile ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Apa tanggapan Ketua KPK Agus Rahardjo? “Nanti akan sudah dilaporkan, dia...Read More

Detik.com – Ketua BPK Harry Azhar Aziz menantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggugat hasil audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras. Jika Ahok tidak terima hasilnya, Harry menantang agar mengajukan gugatan ke pengadilan. “Meragukan BPK boleh saja, caranya menggugat ke pengadilan karena BPK sudah diberi mandat oleh UU. Keputusan BPK sifatnya final....Read More

Hukumonline.com – Resmi sudah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disahkan. Aturan tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam mengatasi segala persoalan krisis keuangan global yang kerap berdampak pada keuangan dalam negeri. “UU ini secara tegas mengatur bahwa penanganan permasalahan perbankan diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara,”...Read More

Hukumonline.com – Kementerian Koperasi dan UKM baru saja meluncurkan  Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop). Terkait hal ini, notaris pun memberikan masukannya. Salah satunya datang dari Notaris MJ Widijatmoko. Ia berharap, pelayanan pendaftaran secara online tersebut hanya meliputi kelengkapan dokumen saja. Bukan kembali membahas atau memeriksa tentang isi dari dokumen. “Yang namanya isi dari suatu akta...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah memberi mandat kepada PT PLN (Persero) terkait dengan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat. Sebagai bentuk dukungan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Setidaknya ada sejumlah bentuk dukungan dari...Read More

  Detik.com – DPR mulai membahas Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan setuju dengan mulai cepatnya pembahasan Tax Amnesty karena akan bermanfaat untuk kepentingan ekonomi negara. “Pembahasan Tax Amnesty lebih cepat, lebih baik. Penting ini,” kata Zulkifli di aula gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (16/4/2016)....Read More

Detik.com – Komisi III DPR sempat mengagendakan untuk meminta Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk kasus Sumber Waras. Setelah kasus ini kembali memanas, tampaknya Komisi III ingin tancap gas lagi. Polemik soal audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras mencuat kembali setelah Ahok menyebut audit BPK ngaco. Ahok dan pihak...Read More

Hukumonline.com – KPK menahan Wakil Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Berdikari (Persero) Siti Marwa seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pembelian pupuk urea tablet. “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK menahan SM (Siti Marwa) di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang gedung KPK untuk 20 hari pertama,” kata pelaksana harian...Read More

Hukumonline.com – KPK bersama Kamar Dagang Indonesia (KADIN) membahas upaya pencegahan pemberian suap, gratifikasi hingga terjadi pemerasan antara pengusaha dengan penyelenggara negara. “Insya Allah pekan depan akan dilakukan kesepakatan dengan KPK sehingga ada payungnya untuk kita bersama-sama lakukan sosialisasi tentang tiga hal yait gratifikasi suap dan pemerasan,” kata Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani di...Read More