Detik.com – Komisi III DPR sempat mengagendakan untuk meminta Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk kasus Sumber Waras. Setelah kasus ini kembali memanas, tampaknya Komisi III ingin tancap gas lagi.
Polemik soal audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras mencuat kembali setelah Ahok menyebut audit BPK ngaco. Ahok dan pihak BPK seperti head to head dan saling menyerang.
“Saya kira kita harus melakukan pengawasan,” ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam di Waroeng Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).
Kasus Sumber Waras disebutnya sudah sangat menyita perhatian publik. Sehingga menurut Fadli, DPR yang memiliki fungsi mengawasi pihak eksekutif, punya kewenangan untuk terlibat.
“Gubernur selaku kepanjangan tangan eksekutif. Kawan-kawan di Komisi III akan datang ke BPK untuk meminta informasi soal Sumber Waras,” kata Fadli.
Tak hanya itu, Fadli Zon juga awal pekan depan berencana akan mendatangi lokasi lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI di kawasan Jakarta Barat. Ia pun kepada BPK meminta untuk membuka hasil penyelidikan audit invesigatif Sumber Waras kepada DPR.
“Kalau tidak ada halangan saya juga Senin (18/4) besok akan meninjau langsung lahan Sumber Waras. Supaya tidak ada perdebatan,” ucap politisi Gerindra itu.
Kepala BPK Harry Azhar Azis menyatakan siap memberikan hasil investigasinya kepada DPR. Sementara dari pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung), sebelumnya BPK kesulitan untuk dimintai keterangan karena audit investigatf yang dilakukan atas perintah KPK harus bersifat rahasia.
“Siapa yang tidak boleh? DPR mewakili rakyat. Apa saja buat rakyat boleh termasuk hasil audit investigasi,” tutur Harry di lokasi yang sama.
Panja Penegakkan Hukum Komisi III DPR pada masa sidang lalu sempat menjadwalkan untuk memanggil Ahok. Sebenarnya bukan hanya karena kasus Sumber Waras saja alasan pemanggilan itu. DPR juga ingin meminta klarifikasi Ahok soal penggusuran Kalijodo dan dugaan adanya prostitusi di Alexis.
“Ini bagian dari menjadi bagian menjelaskan persoalan, Sumber Waras Ahok terlibat atau tidak. Ini wilayah yang harus diklarifikasi oleh yang bersangkutan,” terang Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, Senin (7/3).
Namun pada pembukaan masa sidang lalu, sejumlah anggota Komisi III menyebutkan tak ada agenda DPR untuk memanggil Ahok dalam waktu dekat. Sebab masalah Sumber Waras masih bergulir di KPK.
(Kongres Advokat Indonesia)
