Cnnindonesia.com – Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR. Dengan putusan ini, Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk DPR tetap sah dan berjalan terus. “Mengadili, menolak permohonan...Read More

Detik.com – Selain soal penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD, revisi UU MD3 menghidupkan kembali hak imunitas anggota Dewan. Hal ini tertuang dalam Pasal 245 yang mengatur pemeriksaan terkait proses hukum terhadap anggota Dewan harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum kemudian meminta izin kepada presiden. “Mengenai yang terkait dengan masalah hak imunitas....Read More

HAMILTON, KOMPAS.com – Ketika beberapa negara dunia mengesahkan pernikahan sesama jenis, Bermuda membuat keputusan mengejutkan dengan mencabutnya. Pada Mei 2017, Mahkamah Agung Bermuda semula meloloskan hukum yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Namun, seperti dilansir London Evening Standard Kamis (8/2/2018), undang-undang itu dibatalkan sembilan bulan kemudian. Rabu (7/2/2018), Gubernur John Rankin menandatangani peraturan yang disahkan Senat...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi geram menghadapi sidang perdana perkara dugaan merintangi proses penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Fredrich mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran negara sudah tak lagi mengedepankan hukum. Dia menyebut, Indonesia negara kekuasaan. “Ini (Indonesia) negara...Read More