January 10, 2018 - Kongres Advokat Indonesia

Day

January 10, 2018
Soal Fredrich Yunadi, PBHI: Tidak Ada Profesi Kebal Hukum, Termasuk Advokat
Kumparan.com – Penyidik KPK kembali mengirimkan permohonan pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Setidaknya ada 4 orang yang diminta dicegah ke luar negeri dalam permohonan tersebut. Salah satunya adalah mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pencegahan ke luar negeri itu terkait dugaan upaya menghalangi penyidikan kasus e-KTP. “Dalam proses...
Read More
Urgensi Perma Pelaksanaan ‘Fiktif Positif’ dalam PTUN
Hukumonline.com – Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. Beleid ini diteken Ketua MA M. Hatta Ali tanggal 7 Desember 2017 sebagai pelaksanaan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014...
Read More
Damayanti Minta Anggota Komisi V DPR Lainnya Juga Diproses Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti, meminta agar anggota Komisi V DPR yang terlibat dalam kasusnya, ikut diproses secara hukum. Damayanti meminta agar ia diperlakukan secara adil. Hal itu dikatakan Mantan anggota DPR saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/1/2018). Damayanti bersaksi untuk terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi V...
Read More
DPR Pertanyakan Dasar Hukum Luhut Larang Susi Tenggelamkan Kapal
SINDONEWS.COM, JAKARTA – Tindakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang melarang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia dipertanyakan. Pasalnya, ketegasan Susi Pudjiastuti terhadap sejumlah kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia dianggap sudah sesuai peraturan perundang-undangan. “Sekarang kan standar operasional pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota...
Read More
Kejaksaan "Hold" Pemeriksaan Calon Kepala Daerah yang Tersangkut Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyidik pada kejaksaan akan menghentikan sementara proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018. Alasannya, ia tak ingin pemeriksaan itu menyebabkan kegaduhan. “Sudah ada keputusannya penegak hukum ya, supaya tidak menimbulkan kegaduhan biar paslon ini mengikuti pilkada dulu,” ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung,...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024