Kompas.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung MPR RI untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun amandemen itu harus dilakukan hanya untuk mengembalikan haluan negara atau yang disebut PDI-P sebagai pembangunan nasional semesta berencana. Amandemen UUD 1945 jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan lain. “Ini harus satu kata, amandemen terbatas, kalau enggak dikunci pasti ke...Read More

Kompas.com – Pemerintah tengah mengkaji aspek hukum dari proyek pusat olahraga Hambalang yang mangkrak pembangunannya. Dalam rapat terbatas tentang penyelamatan aset negara proyek Hambalang, di Kantor Presiden, Rabu (30/3/2016), Presiden Joko Widodo sengaja mengundang Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tentu saja (Kepala BPKP dan BPK) nanti bisa...Read More

Detik.com – Universitas Airlangga (Unair) merasa prihatin atas penetapan tersangka pada diri Fasichul Lisan oleh KPK. Unair berjanji akan membantu mantan rektor Unair tersebut dalam kasus hukumnya. “Atas nama civitas akademik Unair, kami prihatin dan tidak menyangka atas musibah yang terjadi pada Pak Fasich,” ujar Humas Unair Suko Widodo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi,...Read More

Kompas.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR tak perlu terlalu banyak memproduksi UU. Jokowi sebelumnya meminta agar DPR mempertimbangkan kualitas sebuah UU daripada kuantitasnya. “Kalau presiden mau yang berkualitas, maka DPR menyambutnya dengan baik. Ya, tapi begitu pula dengan pemerintah agar UU itu dapat berkualitas,”...Read More

Detik.com – Penyidik KPK melimpahkan berkas penyidikan mantan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDML) Kementerian Perhubungan, Djoko Pramono. Tersangka kasus dugaan korupsi lelang pengadaan Pembangunan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tahap III pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011, itu pun segera menjalani sidang....Read More

Hukumonline.com – Rencana Otto Hasibuan untuk melayangkan gugatan atas Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) No.73/KMA/HK.01/IX/2015 terkait kewenangan pengadilan tinggi dalam menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun, mendatangkan reaksi dari Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Menurut Tjoetjoe, dibandingkan harus ada proses gugat menggugat, rekan-rekan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang...Read More

Detik.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan eksekusi barang rampasan berupa Jalan Tol Lingkar Luar (JORR) Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (S). Eksekusi ini adalah pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 11 Oktober 2001. Kemudian, Kejagung melakukan eksekusi setelah PT Marga Nurindo Bhakti (PT MNB) melunasi kredit kepada Bank Negara Indonesia. Hal ini sebagaimana tertulis dalam...Read More

Hukumonline.com – Setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Ini sudah diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945. Namun, biasanya organisasi memilih untuk berbadan hukum guna memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Lalu, bagaimanakah cara memilih badan hukum yang tepat bagi sebuah organisasi? Berikut tiga resep dari Ketua Yayasan Studi...Read More