DPP Kongres Advokat Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan-pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia, baik ditingkat daerah hingga ditingkat cabang pada Rabu, 22 Mei 2024 melalui zoom meeting. Setidaknya lebih dari enam puluh pengurus dan pimpinan daerah Kongres Advokat Indonesia dari seluruh provinsi bergabung pada meeting tersebut. Gelaran RDP ini memiliki bahasan utama membahas...Read More
Sebelumnya saya sempat sisipkan niat bahwa kemarin itu mungkin artikel terakhir saya, menjadi biasa saja, kerja lalu istirahat. tapi sekarang saya menulis lagi, inkonsisten, cari perhatian, begitu kira-kira. Malam sebelum artikel soal lembaga Nomokrasisi saya angkat, saya menerima video call dari rumah, saya bisa melihat dan bicara langsung bersama kecantikan yang selalu saya rindukan dari...Read More
DPP Kongres Advokat Indonesia gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan-pimpinan daerah seluruh Indonesia pada Rabu, 9 Mei 2024. RDP ini diselenggarakan sebagai persiapan Kongres IV KAI Tahun 2024 yang rencananya akan digelar pada 7-8 Juni nanti di Surakarta. Aganda RDP sendiri akan membahas materi-materi kongres terutama merancang perubahan dan penyempurnaan AD/ART KAI sebagai acuan...Read More
Pada dasarnya kedua putusan mempunyai pertimbangan hukum yang sama yang oleh karenanya penulis merasakan cukup mengutip dari putusan nomor 1 sebagai acuan penulisan, dengan beberapa poin sebagai berikut. Norma Eksplisit Angka [3.15.8], [3.15.9] , [3.15.10], [3.15.11] dan [3.15.12] yang pada intinya mengenai etika yang belum dikonstruksikan sebagai norma secara eksplisit, masalah antisipasi dan dukungan keluarga,...Read More
Sistem Demokrasi Dalam sistem demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat pula berlaku sifat majority rule dimana suara terbanyak sebagai pemenang yang berhak menentukan kehendak. Kelemahannya adalah bahwa tidak semua keputusan itu benar dan adil, terkadang suara minoritas justru dirasa lebih tepat dari perspektif Konstitusi. karenanya untuk mengimbangi kedaulatan rakyat, diperlukan juga kedaulatan hukum (nomokrasi) agar demokrasi...Read More
Presiden Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA., menerima Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Muhammad Yusuf, SH., M.Kn atau biasa disapa dengan Dhony di Kantor Pusat Kongres Advokat Indonesia pada South Tower, Lantai 32 Gedung Sampoerna Strategic Square. Dhony bermaksud untuk menjajaki kerjasama dibidang hukum khusunya...Read More
Saat ini, politik sedang mengajukan topik perdebatan tentang perilaku etik, padahal banyak dalam politik dan science masalah etika selalu lapuk oleh kepentingan, negara menjadi objek penderita dengan asupan ideologi melalui metode yang tidak jelas sehingga menjadi anomali di tubuh rakyat. Intinya, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan legislasi untuk dapat...Read More
Mahfud MD menuliskan dalam bukunya Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (h. 280) bahwa, negative legislator dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD 1945 sebagai tolak ukurnya....Read More
Pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 penulis diamanatkan untuk mengikuti agenda Diseminasi Hasil Penelitian Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif Terhadap KUHP 2023 dan melakukan kajian terhadap pokok-pokok pikiran yang ada dalam acara tersebut, yang dimoderasi oleh Gregorius Yoseph Laba, dihadiri juga oleh pegiat dari ICJR. Pada dasarnya, topik berfokus pada konteks...Read More
Persidangan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilu sedang berlangsung, Prof. Mahfud mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dapat membuat landmark decision. Beliau berharap bahwa MK dapat mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Kita pernah bersepakat soal Sistem Presidensil, artinya secara umum penafsiran ditujukan untuk kebaikan sistem tersebut, yang apabila tidak...Read More
Presiden Kongres Advokat Indonesia Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menekankan kepada anggota Kongres Advokat Indonesia untuk tidak pernah menanyakan Berita Acara Sumpah (BAS) pihak lawan ketika sedang berperkara di pengadilan. “Itu tidak sopan, tidak etis!” tegas Tjoetjoe di sela acara pengangkatan Advokat KAI Provinsi Bali, Rabu (20/3) di Bali. Doktor hukum dari Universitas Borobudur yang...Read More
Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur resmi Terakreditasi Unggul, dengan dikeluarkan nya SK dari BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2024 tanggl 19 Maret 2024. Dengan akreditasi UNGGUL menandakan bahwa suatu bentuk kepercayaan pemerintah melalui BAN-PT kepada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Prof.Dr. Faisal Santiago Ketua Program Doktor Ilmu Hukum mengatakan, mendapat akreditasi Unggul dengan nilai 375 bukan hal...Read More