Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 209 of 332

By

Editor KAI
Cerita Rektor Undip tentang Prof Tjip Awali Seminar Hukum Spiritual Pluralistik
Hukumonline.com – Hukum itu membutuhkan keteladanan. Orang akan cepat percaya pada pandangan hukum seseorang jika yang bersangkutan memberi contoh atau teladan kepada orang lain. Salah satu yang bisa dilihat adalah integritas penggagas pandangan tentang hukum. Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yos Johan Utama, melihat keteladanan integitas itu pada diri Satjipto Rahardjo. Maka ketika Prof. Tjip,...
Read More
KPK Tetapkan Bupati Tanggamus Tersangka Suap Pengesahan APBD
Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Kabupaten Tanggamus Bambang Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus, Lampung, tahun anggaran 2016. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, penetapan Bambang sebagai tersangka berdasarkan hasil penyembangan penyelidikan atas laporan dari masyarakat. “KPK menemukan bukti permulaan...
Read More
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58084c39004d8/calon-ini-terungkap-pernah-ditegur-ky
Hukumonline.com – Tim Panelis Komisi Yudisial (KY) mewawancarai lima calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) pada Mahkamah Agung (MA). Saat sesi kedua terungkap salah satu calon pernah mendapat sanksi ringan berupa teguran tertulis lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) ketika membuat putusan. Calon yang dimaksud Juanda Pangaribuan (SB/SP) yang...
Read More
Bupati Buton Tersangka, Kapan Giliran Si Pemberi Janji Rp10 M ke Akil?
Hukumonline.com – Putusan perkara korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak awal 2015 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menuntaskan satu persatu perkara kepala daerah yang terlibat dalam perkara Akil. Hingga akhirnya Bupati Buton pun ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan,...
Read More
Fika Fawzia, Orang Hukum di Belakang Menteri Susi
Hukumonline.com – Kehadiran Menteri Susi Pudjiastuti yang mengubah peta kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia telah menuai atensi publik. Sosok Susi Pudjiastuti yang fenomenal juga menarik perhatian seorang Fika Fawzia sejak hari pertama pelantikannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Fika Fawzia adalah wanita berlatar belakang hukum yang menjadi asisten sekaligus tangan kanan dari Menteri Susi...
Read More
Ini Lawyer yang “Berbahaya” menurut Dubes RI untuk Uni Eropa
Hukumonline.com – Tutur katanya runtut. Argumennya cukup kuat. Retorikanya di ruang publik, hingga wawancara di berbagai stasiun televisi sepintas cukup meyakinkan. Ia pun tak segan-segan berdebat untuk mempertahankan pendapatnya. Namun, ideologinya ekstrem. Dia merupakan salah satu tokoh di Eropa yang disebut-sebut menginspirasi pemuda di sana untuk bergabung dengan Negara Islam (ISIS). Dia adalah Anjem Choudary,...
Read More
Badan Pengelolaan Keuangan Haji Belum Dibentuk, Pemerintah Abaikan UU
Hukumonline.com – Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sudah berlaku. Namun terdapat amanat pembentukan lembaga khusus yang mengelola keuangan haji. Sayangnya setelah setahun UU itu berlaku, pemerintahan Jokowi abai, karena tak kunjung pula membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). “Kami mendesak pemerintah melalksanaan UU,” ujar anggota Komisi VIII Anda di Komplek Gedung...
Read More
Dugaan Korupsi Dana BOS Senilai Rp3 Miliar Diekspose
Antaranews.com – Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2009 dan 2010 senilai Rp3 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akan diekspose pihak Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. “Kami akan melakukan gelar perkara dugaan korupsi tersebut karena penyidik sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang menguatkan, termasuk memeriksa sejumlah kepala sekolah...
Read More
Mantan Ketua MA Sebut Pemerintah Boleh Batalkan Perda
Hukumonline.com – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan meski pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah (Perda) masing-masing. Namun, dalam konteks hukum administrasi negara, pemerintah pusat berwenang dalam pengawasan preventif baik dalam proses penyusunan Perda dan setelah pengesahan Perda setiap daerah. “Secara prinsip dalam konteks NKRI dan hukum administrasi,...
Read More
Pemberantasan Pungli Disebut Harus Sektoral
Cnnindonesia.com – Direktur Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada Zainal Arifin menyampaikan pemberantasan pungli harus dilakukan per sektoral, bukan secara makro. Sebab menurutnya, masing-masing sektor memiliki keterkaitan dan karakteristik yang berbeda. “Yang harus dipikirkan bagaimana menemukan akar persoalannya secara sektoral, satu per satu harus dijawab, jangan secara gelondongan karena pasti tidak akan menyelesaikan masalah,” kata...
Read More
PN Jaksel Tolak Praperadilan Mantan Menkes Siti Fadilah
Hukumonline.com – Permohonan praperadilan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim Tunggal PN Jaksel, Achmad Rivai, yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tersebut menilai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK sah dan sesuai dengan hukum. “Surat perintah penyidikan yang diterbitkan sudah sah dan sesuai berdasarkan hukum. Atas dasar...
Read More
PPAT Tidak Wajib Lapor Transaksi Mencurigakan ke PPATK, Asal…
H0kumonline.com – Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebut sebagai salah satu profesi yang wajib melaporkan mengenai adanya dugaan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dasarnya dapat dilihat dalam PP Nomor 43 Tahu015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam acara pembekalan dan penyegaran pengetahuan (upgrading) Notaris dan...
Read More
1 207 208 209 210 211 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024