Hukumonline.com – Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sudah berlaku. Namun terdapat amanat pembentukan lembaga khusus yang mengelola keuangan haji. Sayangnya setelah setahun UU itu berlaku, pemerintahan Jokowi abai, karena tak kunjung pula membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). “Kami mendesak pemerintah melalksanaan UU,” ujar anggota Komisi VIII Anda di Komplek Gedung...Read More

Antaranews.com – Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2009 dan 2010 senilai Rp3 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akan diekspose pihak Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. “Kami akan melakukan gelar perkara dugaan korupsi tersebut karena penyidik sudah mengantongi sejumlah alat bukti yang menguatkan, termasuk memeriksa sejumlah kepala sekolah...Read More

Hukumonline.com – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan meski pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah (Perda) masing-masing. Namun, dalam konteks hukum administrasi negara, pemerintah pusat berwenang dalam pengawasan preventif baik dalam proses penyusunan Perda dan setelah pengesahan Perda setiap daerah. “Secara prinsip dalam konteks NKRI dan hukum administrasi,...Read More

Cnnindonesia.com – Direktur Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada Zainal Arifin menyampaikan pemberantasan pungli harus dilakukan per sektoral, bukan secara makro. Sebab menurutnya, masing-masing sektor memiliki keterkaitan dan karakteristik yang berbeda. “Yang harus dipikirkan bagaimana menemukan akar persoalannya secara sektoral, satu per satu harus dijawab, jangan secara gelondongan karena pasti tidak akan menyelesaikan masalah,” kata...Read More

Hukumonline.com – Permohonan praperadilan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hakim Tunggal PN Jaksel, Achmad Rivai, yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tersebut menilai Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK sah dan sesuai dengan hukum. “Surat perintah penyidikan yang diterbitkan sudah sah dan sesuai berdasarkan hukum. Atas dasar...Read More