Perhatikan, berapa banyak nama lembaga negara yang wara-wiri di pemberitaan sehari-hari: KPK, OJK, KPPU, Bawaslu, Ombudsman, PPATK, LPSK, Komisi Yudisial, Komisi Informasi. Semua itu bukan Presiden, bukan DPR, bukan Mahkamah Agung, tapi kewenangannya nyata dan bisa langsung menyentuh hidup orang—mulai dari menjatuhkan denda miliaran rupiah, membekukan izin usaha, sampai menahan tersangka korupsi. Dalam ilmu hukum tata...Read More

Koalisi Organisasi Advokat (OA) terus mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat bersama Pemerintah melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (21/10) di kantor Kemenkum RI. Pertemuan ini merupakan agenda ke-9 untuk pembahasan ini. RUU ini ditargetkan menjadi inisiatif Pemerintah yang diajukan langsung oleh Presiden RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal tersebut disampaikan oleh Presidium...Read More