hukumonline.com – Kritik terhadap pemerintah melakukan deregulasi melalui mekanisme omnibus law tak hanya datang dari kalangan buruh, tapi juga lembaga bantuan hukum. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah sibuk merumuskan dan membahas sejumlah RUU Omnibus Law, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); RUU tentang Perpajakan; dan RUU tentang Perpindahan Ibukota...Read More

Jakarta, Gatra.com – Pakar Hukum Pidana Profesor Mudzakkir menilai, hendaknya KPK melimpahkan kasus OTT yang nilainya dibawah Rp1 Miliar ke penegak hukum lain. Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia itu, dalam bahasa hukumnya KPK tidak mempunyai kewenangan melebihi undang-undang diatur pasal 11 Undang-undang KPK. “Kalau dia (KPK) di bawah Rp1 Miliar dia tidak punya kewenangan....Read More