OTT KPK Dibawah Rp1 Miliar, Limpahkan ke Penegak Hukum Lain

OTT KPK Dibawah Rp1 Miliar, Limpahkan ke Penegak Hukum Lain

Jakarta, Gatra.com – Pakar Hukum Pidana Profesor Mudzakkir menilai, hendaknya KPK melimpahkan kasus OTT yang nilainya dibawah Rp1 Miliar ke penegak hukum lain. Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia itu, dalam bahasa hukumnya KPK tidak mempunyai kewenangan melebihi undang-undang diatur pasal 11 Undang-undang KPK.

“Kalau dia (KPK) di bawah Rp1 Miliar dia tidak punya kewenangan. Kalau dia berhasil menangkap seseorang masalah kerugian negara di bawah Rp1 Miliar, segera diserahkan ke aparat penegakan hukum yang lain, kepolisian dan kejaksaan,” ujar Mudzakkir dalam diskusi Polemik Trijaya di Hotel Ibis Jakarta, Sabtu (11/1).

Mudzakkir menjelaskan, kewenangan itu tidak bisa ditafsirkan karena kewenangannya harus sesuai dalam pasal 11 UU KPK, yaitu dengan perkara minimal Rp1 Miliar.

“Ini penggunaan wewenang dalam undang-undang sudah dibatasi. Kalau dalam bahasa hakim kalau melebihi dan mengurangi atau tidak sesuai dengan kewenangan itu menurut saya itu penyelahgunaan wewenang,” jelas Mudzakkir.

Sebelumnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pasca diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan KPK. KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful yang merupakan politisi PDIP.

Setelah diselidiki, total suap yang mencapai Rp900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Baca Juga : India Hukum Gantung 4 Pemerkosa Brutal Di Bus 7 Tahun Silam

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024