Jakarta, detik.com – Koalisi Antimafia Hutan mengecam putusan Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh terkait putusannya terhadap PT Kalista Alam. Vonis PN Meulaboh yang menganulir denda PT Kalista Alam Rp 366 miliar dianggap janggal. Koalisi Antimafia Hutan yang terdiri dari beberapa LSM, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Yayasan Lembaga Bantuan...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan Yaya Purnomo (YP). Saat ini YP menjabat sebagai Kepala Seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan. Jumat (4/5), Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, terhadap sembilan aparatur sipil negara, di antaranya YP. Mereka...Read More

Washington, jurnas.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempertanyakan perlunya memiliki hakim imigrasi. Dalam pidatonya, Trump menyebut keberadaan hakim imigrasi bagian dari kekonyolan sistem hukum di AS. “Apakah menurut Anda negara lain memiliki hakim? Kami seperti memberi mereka (imigran) uji coba,” kata Trump dilansir dari Independent. Trump juga mengkritik kelengahan imigrasi AS terhadap 160...Read More